Scroll untuk baca artikel
Example 325x300
Example floating
Example floating
Example 728x250
BERITAHUKUM & KRIMINALKONSTRUKSI

Terkait Laporan di Kejati, KAK Sultra Minta Pada BPK, KPK dan Kejagung RI Memeriksa dan Audit Proyek di BWS Jaringan Irigasi Tata Air Tambak Kolaka

140
×

Terkait Laporan di Kejati, KAK Sultra Minta Pada BPK, KPK dan Kejagung RI Memeriksa dan Audit Proyek di BWS Jaringan Irigasi Tata Air Tambak Kolaka

Sebarkan artikel ini
Example 468x60

Portalterkini.com – Sultra – Kendari, Konsorsium Anti Korupsi Sulawesi Tenggara (KAK-Sultra) keluhkan atas lambannya pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sultra dalam memproses laporan aduan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Example 300x600

Menurut Andi Akrim, ST ketua umum Lembaga KPK yang tergabung didalam Konsorsium Anti Korupsi (KAK) Sultra, ia mengatakan seharusnya pihak pemerintah dalam hal ini Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara mendukung LSM dalam upaya membantu memerangi Korupsi yang dilakukan oleh oknum – oknum yang dapat memperkaya diri sendiri maupun kelompok atau koorporasi. Ujar Andi Akrim melalui via Whatsappnya. Jumat, 06/08/2021.

Namun kali ini sangat nampak dan jelas bahwa pemerintah yakni Kejati Sultra tidak mampu atau diduga mendukung oknum – oknum tersebut sehingga bebas melakukan korupsi yang dapat merugikan keuangan negara. Katanya, Andi Akrim.

Oleh karena itu, pihaknya juga meminta kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI dan Kejaksaan Agung RI Agar segera memeriksa serta mencopot Kepala Kejaksaan Tinggi Sultra. Pasalnya laporan aduan KAK Sultra yang masuk sejak tanggal 02/07/2021 lalu hingga saat ini belum juga ada informasi perkembangan terkait laporan tersebut.

Selain itu, secara kelembagaan kami juga meminta kepada BPK RI untuk segera mengaudit proyek – proyek yang bersumber dari Balai Wilayah Sungai. Khususnya proyek pekerjaan penataan jaringan irigasi tata air tambak di Kelurahan Wolulu, Kecamatan Watubangga, Kabupaten Kolaka.

” Kami berharap dan meminta kepada BPK, KPK dan Kejagung RI agar segera memeriksa proyek – proyek di BWS dan memeriksa kinerja kepala Kejati Sultra, atas Laporan aduan kami yang di diduga lamban diproses,” katanya, Andi Akrim, ST.

Andi Akrim lanjut ia katakan, permintaannya itu adalah sebagai bentuk upaya dalam memerangi yang diduga Korupsi di Sultra, dan hal itu sesuai sesuai dengan undang – undang yang berlaku. Pungkasnya, Ketua Umum L.KPK.

Laporan. Team

Example 300250
Example 120x600

Tinggalkan Balasan