Portalterkini.com – Mahdianur, kuasa hukum pemilik lahan didampingi rekan-rekan pada Kantor Law Firm Mahdi & Associates dampingi “Empat warga Kota Palangka Raya untuk menyelesaikan perselisihan dalam permasalahan tanah yang diduga kuat adanya penyimpangan dalam pengukuran batas lahan.
Sebagai pendampingi hukum “Menyampaikan somasi ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Palangka Raya, Senin (30/8). BPN diduga melakukan pengukuran dan pengembalian batas lahan tanpa izin di Jalan Yos Sudarso, yang diklaim milik Aya Rika, Erni, Hariron Limin dan Ana.
Mahdianur, kuasa hukum pemilik lahan didampingi rekan-rekan pada Kantor Law Firm Mahdi & Associates, saat dikonfirmasi media di Kantor BPN Palangka Raya, menyatakan, seharusnya BPN melakukan pengecekan terlebih dahulu sebelum melaksanakan pengukuran dan pengembalian batas lahan.
“Sebelum melakukan pengukuran atau pengembalian batas, alangkah baiknya terlebih dahulu melakukan pengecekan. Apakah di lahan yang hendak dilakukan pengukuran dan pengembalian batas ada pemiliknya atau tidak. Apabila lahan tersebut ada pemiliknya. dilakukan mediasi terlebih dahulu dengan tujuan menyelesaikan persoalan sengketa lahan yang ditimbulkan atas kegiatan tersebut,” ucapnya.
- Diduga Kuat Guru ASN P3K SMPN 1 Sindangresmi Berinisial DI Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Perihal UU ITE
- Pj Gubernur Agus Fatoni Tegaskan Sumut Komit Soal Keterbukaan Informasi Publik
- Warga Desa Suro Memberikan Doa dan Harapan Kepada Kedua Pahlawan Yang Telah Membayar Hajat Nenek Moyang
- QRIS Bank Sultra Memberikan Kemudahan dan Mendorong Percepatan Akselarasi Transaksi Pembayaran
- Profil Ir. H. Lanasin S.T, Bupati OKU Timur Periode 2021-2024
Beliau juga menegaskan, karena tidak adanya mediasi tersebutlah yang menjadi alasan pihaknya menyampaikan surat kepada BPN Kota Palangka Raya. Dia berharap, dengan disampaikan surat tersebut, pihaknya mendapat balasan atau tanggapan dari pihak Badan Pertanahan.
Dalam poin isi surat yang kita sampaikan, di antaranya kita meminta pihak BPN Kota Palangka Raya menelaah lebih dalam terlebih dahulu status kawasan yang dilakukan pengukuran dan pengembalian batas berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Kehutanan 529 tahun 2012,” terangnya.
Adapun, terkait informasi dari status lahan yang bersengketa, ia menyampaikan bahwa pihaknya saat ini memiliki sejumlah dokumen kepemilikan, di antaranya Surat Pernyataan Menggarap Tanah yang sebelumnya sudah dilimpahkan oleh Dagon S Barang kepada kliennya.
Selanjutnya kliennya atas nama Aya Rika juga telah memecah surat asal menjadi Surat Pernyataan Tanah Nomor 594/1.194/BAP/PEM-VII/2009 tanggal 13 Juli 2009 dengan ukuran panjang 75 meter, lebar 25 meter, luas 1.875 m2.
Berdasarkan tanah atas klien Aya Rika, telah dijual kepada klien kami Ernie, Harison Limin dan Ana berpedoman pada yuridis tersebut di atas berkewajiban untuk mematuhi atau menaatai perundang-undangan dengan memulihkan atau mengembalikan keadaan semula seperti pada saat sebelum adanya permohonan pembuatan sertifikat,” tandasnya.