Portalterkini.com – Kolaka, Kurang Lebih 300 orang Masyarakat Adat Wonua Mekongga menggelar Aksi Demonstrasi (Unjuk Rasa) di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara. Kamis, 13 Juli 2023.
Aksi unjuk rasa itu dipimpin oleh Saudara Mansira Usman selaku Kordinator Aksi. Aksi tersebut dalam rangka meminta agar pihak DPRD Kabupaten Kolaka segera membuat jadwal Rapat Dengan Pendapat (RDP) bersama dengan beberapa perusahaan tambang, yakni Manajemen PT. Vale Indonesia (Pomalaa), PT. Antam Tbk (Pomalaa), PT. Ceria Nugraha Indotama (Wolo), dan PT. Indonesia Pomalaa Industrial Park (IPIP) dengan Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Kolaka.
Dalam orasinya, Mansira Usman menyampaikan beberapa Tuntutan aksi, yakni sebagai berikut :
Oknum Kepala Desa Bersama Istrinya Aniaya Wartawan
1. Mendesak Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kolaka untuk membubarkan Komite Corporate Social Responsibility (CSR), sebab dinilai tidak memberikan asas manfaat pada masyarakat Kolaka dan sarat dengan kepentingan pribadi.
2. Mendesak PT Vale Indonesia Pomalaa, PT Antam Tbk Pomalaa, PT. Ceria Nugraha Indotama Wolo dan PT. Indonesia Pomalaa Industrial Park (PIP) untuk terbuka dengan jumlah atau dan
besaran Dana CSR yang telah disalurkan pada masyarakat Kolaka dan yang telah dikelolah oleh Komite CSR Kolaka.
3. Mendesak Manajemen PT Vale Pomalaa, PT. Antam Tbk Pomalaa, PT Ceria Nugraha Indotama dan PT. IPIP, untuk mengutamakan masyarakat adat Mekongga dalam rekrutmen tenaga kerja baik, skill maupun non skill.
4. Mendesak Manajemen PT Vale Pomalaa, PT Antam Tbk Pomalaa, PT Ceria Nugraha Indotama dan PT IPIP, untuk terbuka dengan berapa besaran atau presentase jumlah karyawan lokal khusus Masyarakat Adat Mekongga yang telah
direkrut sebagai tenaga kerja di perusahaan.
5. Mendesak Manajemen PT. Vale Pomalaa, PT. Ceria Nugraha Indotama dan PT. IPIP untuk Bersama Pemda, DPRD dan Masyarakat Adat Mekongga membuat surat atau Memorandum OF Understanding (MOU) dalam hal komitmen atau keseriusan perusahan untuk membangun pabrik pengolahan atau Smelter.
6. Mendesak Pemda Kolaka dan DPRD Kolaka, untuk membuat regulasi atau Peraturan Daerah (Perda) tentang keberadaan dan perlindungan Masyarakat Adat Mekongga dalam setiap perusahaan pertambangan yang ada di Kabupaten Kolaka.
Kunjungi Stadion Si Jalak Harupat, Presiden Cek Kesiapan untuk Piala Dunia U-17
Selain itu, Diketahui Inti dari Orasi tersebut adalah :
1. Perda ketanagakerjaan harusnya disosialisasikan ke masyarakat.
2. Perusahan – perusahan di Wonua Mekongga dinilai diskriminatif yang memperkerjakan orang dari luar.
3. Pembebasan lahan yang dilakukan oleh PT. IPIP tidak diketahui oleh masyarakat adat.
4. Konsep bernegara kita yakni ada yang berfungsi sebagai legislatif, eksekutif dan yudikatif, sehingga hari ini kami datang untuk menyuarakan apa yang menjadi aspirasi rakyat.
5. Mekongga adalah daerah otonom yang diabadikan dalam lontara Lagaligo, dalam UU masyarakat berhak atas hak adatnya/punya hak.
Resepsi Pernikahan Anggie Pratama Lalengke Padukan Budaya Jawa dan Palembang
Pantauan tim redaksi media ini, aksi unjuk rasa masyarakat adat wonua mekongga dengan menggunakan peralatan berupa Sound system, Bendera Ormas, Spanduk, Parang Adat.
Karada/Tombak serta Ban Bekas.
Masih dalam pantauan media ini, “Para pengunjuk rasa usai membakar ban bekas dilangsungkan dengan sebuah pertunjukan antraksi budaya yaitu dengan cara mengayak – ngayak (Mengiris – iris) bagian tubuh, seperti Mengiris Badan, Tangan, Kaki dan Lainnya. Hal itu pun dilakukan oleh salah seorang sebagai perwakilan, dan antraksi tersebut hanya bisa dilakukan pada orang yang profesional.
Respon (4)
Komentar ditutup.