PORTALTERKINI.COM, SULTRA – BAU-BAU, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Konawe, I Made Asmaya, S.Pd.,M.M menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) Tahun 2026.
Kegiatan itu digelar di Villa Nirwana,kota Bau-bau, pada Senin, 14 April 2025, dengan tema “Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat,”.
Musrembang RKPD 2026 ini dibuka dengan resmi oleh Wakil Menteri Dalam Negeri, Ribka Haluk dan dihadiri langsung oleh Gubernur Sulawesi Tenggara, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, Wakil Gubernur Sultra Hugua, anggota DPD RI Dapil Sultra, jajaran Forkopimda Provinsi, para kepala daerah se-Sultra, Ketua DPRD se-kabupaten/kota, Kepala OPD Provinsi, serta para Kepala Bapperida se-Sultra.
Ketua DPRD Konawe, I Made Asmaya, S.Pd.,M.M mengatakan didalam acara tersebut sedang berlangsung, Wakil Menteri Dalam Negeri menekankan pentingnya sinergitas antara perencanaan pembangunan daerah dengan visi nasional yang sesuai dengan Asta Cita Presiden Prabowo yaitu mewujudkan ekonomi daerah yang terintegrasi sesuai dengan tujuan pembangunan secara nasional.
Politisi Partai PDI Perjuangan, I Made Asmaya juga menyampaikan bahwa dirinya selaku wakil rakyat tentunya mendukung program pembangunan nasional yang dapat meningkatkan ekonomi, khususnya di daerah sehingga masyarakat semakin sejahtera.
” Dalam acara Musrembang RKPD Tahun 2026 ini pemerintah pusat maupun daerah fokus pada pembangunan yang dapat meningkatkan kesehatan, ketahanan pangan dan pendidikan maupun infrastruktur,” tutur Ketua DPRD Konawe, I Made Asmaya.
Pada kesempatan itu, Gubernur Sultra, Andi Sumangerukka menegaskan bahwa program pembangunan daerah harus menjawab kebutuhan nyata bagi masyarakat.
“Pelayanan publik yang diinginkan masyarakat harus kita dukung. Saya akan mengawasi pengelolaan keuangan daerah agar tidak ada lagi pemborosan,” tegasnya.
Ia juga mendorong para kepala daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Kita harus bisa mandiri. Jika kita mandiri, maka kita tidak lagi bergantung pada dana transfer pusat,” kata Gubernur Sultra.
Untuk mencapai kemandirian tersebut, Gubernur meminta seluruh kepala daerah agar menerapkan regulasi yang mewajibkan kontribusi perusahaan dalam peningkatan PAD.
Ditempat yang sama, Kegiatan Musrembang RKPD Tahun 2026 ini ditutup dengan peluncuran Rencana Induk dan pengenalan Penerapan Pembangunan Ekonomi Baru Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025–2045.
