Portalterkini.com, Jenewa – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Forum Afrika untuk Penelitian dan Studi Hak Asasi Manusia (AFORES) memperingatkan dari Jenewa, Swiss, adanya kegiatan anggota Polisario yang direkrut oleh kelompok bersenjata dan jihadis sebagai tentara bayaran yang beroperasi di wilayah Sahel-Sahara.
Selama pertemuan interaktif dengan Kelompok Kerja tentang penggunaan tentara bayaran yang diselenggarakan pada hari Rabu, 22 September 2021, kemarin sebagai bagian dari sesi ke-48 Dewan Hak Asasi Manusia (HAM), Presiden AFORES, Zine El Abidine El Ouali, menunjuk pada hubungan antara Polisario dan kelompok bersenjata dan jihadis mengganggu wilayah Sahel.
- Bank Sultra Resmi Menggelar Grand Opening Ramadan Sultra Fest 2026
- Perkuat Ukhuwah Islamiyah, PD AMPG Provinsi Lampung Gelar Buka Puasa Bersama
- Managemen Sugar Pos Menggelar Fokus Group Disscusion, Danlanal Ungkap Strategi Menjaga Keamanan Perairan Laut
- PT SDP Menyerahkan 4 Unit Fasikitas Umum ke Pemkot Kendari
- Lapor Ke KEJATI Lampung, DPP KAMPUD: Usut Pengkondisian Ratusan Proyek 2025 Oleh Plt Kadis PUTR Kota Metro
Pihaknya mencatat bahwa ada “pengerahan tentara bayaran oleh Polisario dan Militer Aljazair, yang digambarkan sebagai netralisasi oleh tentara Prancis di Mali dari teroris yang dikenal sebagai Adnane Abu al Walid, yang dilatih bersama beberapa pemuda lain di kamp Tindouf oleh unit keamanan Aljazair sebelum mengirim mereka ke Mali utara untuk menjalankan rencana mengerikan mereka di wilayah yang sudah tidak stabil ini.”
Zine El Abidine El Ouali juga mengingatkan tentang “kasus-kasus anak muda dari kamp Tindouf yang didaftarkan ke dalam milisi bersenjata oleh Polisario dan Dinas Keamanan Aljazair, kemudian dikirim secara paksa untuk berperang sebagai tentara bayaran bersama rezim Gaddafi untuk melakukan pelanggaran serius hak asasi manusia selama perang Revolusi Libya, sebelum ditugaskan kembali oleh pihak yang menyewa mereka ke daerah Sahel-Sahara. Di sini mereka melanjutkan kejahatan kejinya terhadap penduduk sipil dengan terlibat dalam pembersihan etnis, penculikan dan serangan teroris berdarah terhadap penduduk lokal dan penjaga perdamaian PBB.” (PERSISMA/Red)
