google.com, pub-2546408695661880, DIRECT, f08c47fec0942fa0
Portalterkini.com, – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) bersama Badan Kepegawaian Negara (BKN) menggelar sosialisasi pencegahan tindak pidana serta penguatan pemahaman peraturan disiplin, kode etik, dan benturan kepentingan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup pemerintah provinsi dan kabupaten/kota se-Sultra.
Kegiatan yang digelar di Kendari, Rabu (8/10/2025), itu dihadiri oleh para kepala daerah, sekretaris daerah, kepala BKPSDM se-Sultra, serta sejumlah pejabat BKN. Acara tersebut dirangkaikan dengan penandatanganan komitmen bersama sebagai bentuk keseriusan pemerintah daerah dalam mendukung upaya pencegahan dan penyediaan informasi terkait dugaan tindak pidana yang melibatkan ASN.
Dalam komitmen itu, seluruh pihak sepakat untuk memperkuat integritas aparatur pemerintah, menegakkan disiplin dan etika, serta mencegah penyalahgunaan wewenang yang berpotensi merugikan negara dan masyarakat.
Bupati Konawe, Yusran Akbar ST, menilai langkah ini merupakan strategi penting dalam membangun birokrasi bersih dan akuntabel di tengah meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap transparansi pelayanan publik.
“ASN adalah garda terdepan dalam pelayanan publik. Jika kita tidak menjaga integritas, maka kepercayaan masyarakat akan runtuh. Saya berharap momentum ini benar-benar dihayati, agar aparatur di Konawe maupun di seluruh Sultra dapat bekerja dengan disiplin, beretika, dan jauh dari perilaku melanggar hukum,” tegas Yusran.
Kepala BKN Regional Makassar, Dr. Hj. Nurhayati, M.Si., yang turut hadir memberikan materi, menjelaskan bahwa langkah penguatan integritas ini merupakan bagian dari strategi nasional dalam memperkuat sistem merit, meningkatkan profesionalitas, dan menekan pelanggaran disiplin ASN di seluruh Indonesia.
“BKN berkomitmen membantu pemerintah daerah dalam membangun sistem pembinaan ASN yang tidak hanya berorientasi pada kinerja, tetapi juga pada karakter dan etika. ASN yang berintegritas adalah pondasi utama pemerintahan yang bersih dan berwibawa,” ujarnya.
Dengan mengusung tagline “Sultra Maju, ASN Berintegritas, Cegah Perbuatan Pidana, Tegakkan Disiplin dan Etika”, kegiatan ini menjadi langkah konkret dalam mewujudkan birokrasi yang profesional, transparan, dan bebas dari korupsi, kolusi, serta nepotisme.
Pihak Pemprov Sultra melalui Kepala BKD, Drs. La Ode Arifin, M.Si., menegaskan bahwa kegiatan ini tidak hanya bersifat seremonial, tetapi akan ditindaklanjuti dengan program pembinaan dan monitoring secara berkala di seluruh instansi pemerintahan daerah.
“Kami akan memperkuat sistem pelaporan, memperluas akses konsultasi kepegawaian, dan memastikan seluruh ASN memahami konsekuensi hukum dari setiap pelanggaran disiplin maupun tindak pidana. Ini bagian dari reformasi birokrasi yang berkelanjutan,” kata Arifin.
Selain sosialisasi, peserta juga menerima materi edukasi tentang tata cara pelaporan gratifikasi, etika pelayanan publik, serta langkah pencegahan benturan kepentingan di lingkungan kerja. Materi tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesadaran ASN untuk selalu bertindak jujur, netral, dan profesional dalam menjalankan tugasnya.
Adapun beberapa fokus utama dalam sosialisasi ini antara lain:,
1. Peningkatan integritas dan disiplin ASN dengan mendorong perubahan budaya kerja yang beretika dan profesional.
2. Pencegahan korupsi dan gratifikasi, melalui pemahaman regulasi antikorupsi dan potensi konflik kepentingan.
3. Pemahaman sanksi hukum, termasuk konsekuensi tegas bagi ASN yang melanggar disiplin atau terlibat tindak pidana.
4. Penegakan netralitas ASN, terutama menjelang pelaksanaan Pemilu dan Pilkada.
5. Penguatan fungsi pengawasan dan kontrol di lingkungan kerja untuk menekan angka pelanggaran.
6. Sinergi komitmen antikorupsi antara pemerintah pusat dan daerah.
Langkah ini juga sejalan dengan agenda besar reformasi birokrasi nasional, di mana pemerintah daerah didorong untuk menghadirkan aparatur yang tidak hanya kompeten, tetapi juga memiliki integritas moral dan tanggung jawab sosial.
Melalui kegiatan ini, Pemprov Sultra bersama BKN berharap dapat melahirkan ASN yang berkarakter kuat, bebas dari praktik korupsi, serta mampu menjadi teladan dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan terpercaya di mata masyarakat.
