PORTALTERKINI.COM, Kendari, – Gelombang kritik keras terhadap Pengurus Provinsi FORKI Sulawesi Tenggara kembali mencuat menjelang pelaksanaan Kejuaraan Nasional PB FORKI IV Tahun 2026. Organisasi yang seharusnya menjadi wadah pembinaan atlet karate di daerah itu kini justru dinilai kehilangan arah, tertutup, dan tidak lagi mengedepankan prinsip keadilan dalam proses seleksi atlet.
Sorotan tajam datang dari Haikal Lenohingide, seorang pemerhati sekaligus praktisi karate di Sulawesi Tenggara. Ia secara terbuka mempertanyakan integritas FORKI Sultra dalam menjalankan proses seleksi daerah menuju Kejurnas PB FORKI IV 2026 yang dinilai penuh tanda tanya dan jauh dari kata transparan.
Menurutnya, hingga saat ini publik, pelatih, maupun perguruan karate di daerah tidak pernah mendapatkan penjelasan terbuka terkait mekanisme seleksi atlet. Tidak ada informasi jelas mengenai tahapan seleksi, kriteria penilaian, hingga siapa saja yang berhak mengikuti proses penjaringan atlet untuk mewakili Sulawesi Tenggara di tingkat nasional.
“Kondisi ini sangat memalukan bagi organisasi sebesar FORKI. Bagaimana mungkin seleksi atlet untuk ajang nasional dilakukan tanpa keterbukaan. Atlet-atlet di daerah dibuat seperti penonton di rumah sendiri, sementara yang berangkat justru orang-orang yang itu-itu saja,” tegasnya.
Haikal menilai persoalan tersebut bukan lagi sekadar kelalaian organisasi, melainkan sudah mencerminkan buruknya tata kelola pembinaan olahraga karate di Sulawesi Tenggara. Ia bahkan menyebut FORKI Sultra terkesan berjalan seperti organisasi tertutup yang hanya mengakomodasi kepentingan kelompok tertentu.
Ia juga mengungkap bahwa pola serupa pernah terjadi pada ajang PON Beladiri 2025. Saat itu, menurutnya, tidak pernah ada seleksi daerah yang diumumkan secara terbuka kepada publik maupun kepada perguruan karate di kabupaten dan kota. Namun secara tiba-tiba terdapat atlet yang diberangkatkan membawa nama Sulawesi Tenggara.
“Ini yang membuat masyarakat karate bertanya-tanya. Sebenarnya prosesnya bagaimana? Seleksinya kapan? Siapa yang menilai? Dasarnya apa? Jangan sampai organisasi olahraga dipakai seperti milik pribadi atau milik kelompok tertentu,” ujarnya.
Lebih jauh, Haikal menilai sistem seperti ini sangat berbahaya bagi masa depan karate di Sulawesi Tenggara. Ia mengatakan banyak atlet muda berbakat di daerah yang selama ini berlatih keras justru kehilangan kesempatan karena sistem yang dinilai tidak sehat dan tidak adil.
“Banyak atlet di daerah yang punya kualitas, punya prestasi, bahkan siap bersaing di tingkat nasional. Tapi mereka tidak pernah diberi ruang. Akhirnya atlet-atlet potensial menjadi patah semangat karena merasa hasil sudah ditentukan sejak awal,” katanya.
Ia juga menyebut FORKI Sultra gagal menjalankan fungsi pembinaan secara merata. Menurutnya, perhatian organisasi terhadap pengembangan atlet di daerah nyaris tidak terlihat. Program pembinaan dianggap hanya berputar di lingkaran tertentu tanpa menyentuh potensi atlet dari kabupaten dan kota lain.
“Kalau pola seperti ini terus dipertahankan, jangan berharap karate Sulawesi Tenggara bisa berkembang. Yang terjadi justru kemunduran. Atlet daerah dibungkam, pelatih tidak dilibatkan, perguruan diabaikan, sementara keputusan hanya berputar pada kelompok tertentu,” kritiknya.
Haikal bahkan menilai kondisi tersebut memunculkan kesan adanya monopoli kekuasaan dalam tubuh FORKI Sultra. Organisasi yang seharusnya menjadi rumah besar bagi seluruh insan karate justru dinilai berubah menjadi arena kepentingan segelintir orang.
“Apa sebenarnya yang ditakutkan dari seleksi terbuka? Kalau memang ingin membangun karate Sultra secara profesional, lakukan seleksi secara fair, terbuka, dan libatkan seluruh perguruan. Jangan jadikan organisasi olahraga sebagai alat kepentingan kelompok,” tambahnya.
Kritik tersebut kini menjadi perhatian serius di kalangan pelatih dan atlet karate daerah. Banyak pihak mulai mempertanyakan komitmen FORKI Sultra dalam membangun prestasi olahraga secara objektif dan profesional. Sejumlah pemerhati olahraga bahkan meminta adanya evaluasi total terhadap sistem pembinaan dan mekanisme penunjukan atlet agar tidak lagi menimbulkan polemik berkepanjangan.
Mereka menilai, tanpa perubahan mendasar dalam tata kelola organisasi, karate Sulawesi Tenggara akan terus tertinggal dari daerah lain yang sudah lebih maju dalam menerapkan sistem pembinaan terbuka, transparan, dan berbasis prestasi.
“Karate bukan milik satu kelompok. FORKI bukan milik segelintir orang. Organisasi ini harus kembali kepada tujuan utamanya, yakni membina atlet secara adil dan profesional, bukan menjadi tempat mempertahankan kepentingan tertentu,” tutup Haikal.
