Opini : Rasmin Jaya (Eks Ketua DPC GMNI Kendari, Pemuda Muna Barat)
PORTALTERKINI.COM, KENDARI, – Sebagai respon balik di tengah hiruk-pikuk dinamika politik Sulawesi Tenggara yang kerap diwarnai intrik, dramatis nan kontroversial, muncul sorotan tajam mengenai pentingnya menjadi sosok politisi yang memiliki integritas tinggi dan komitmen nyata dalam pengabdian kepada masyarakat bukan hanya soal urusan kepentingan jabatan, struktur ataupun indikasi kepentingan lain yang mengorbankan kader sendiri yang juga punya andil dan berkontribusi pada kebesaran partai.
Kali ini penulis, mencoba memotret salah satu partai yang menarik dari situasi politik sekarang adalah perbincangan publik tak pernah ada ujung dan dinamika internal yang tidak memberikan kesan dan pesan tentang pendidikan politik yang sesungguhnya di tengah konsolidasi internal.
Saking ramainya, kita tidak bisa menangkap makna, esensial dan hakikat dari sebuah partai besar itu. Ini masalah internal, tetapi ketika sudah mencuat di publik, ini menjadi urusan bersama.
Sebagai generasi muda yang prihatin tentang ingar bingar, hiruk pikuk dan dinamika politik merasa perlu juga untuk sedikit berkomentar, bukan atas sentimen, kepentingan terselubung ataupun embel-embel primordial.
Ini persoalan tentang hari baik masyarakat di hari esok, padahal sejatinya pemilu dan pilkada masih jauh tetapi saat ini sudah banyak yang kembali memanaskan mesin politiknya bukan tentang perjuangan rakyat tetapi tentang kepentingan elit, golongan tertentu.
Apa lagi Blbeberapa hari ini kita di sajikan dengan berbagai atraksi partai politik, penuh lelucon dan sedikit lucu di tengah tergerusnya kepercayaan rakyat terhadap elit politik di Sulawesi Tenggara. Ini bukan Potret dan fenomena baru, tetapi hampir setiap saat.
Harusnya mereka bisa belajar dari pengalaman masa lalu, kenapa rakyat marah, kenapa rakyat tidak percaya lagi kepada elit yang menduduki jabatan politik strategis atau menduduki posisi di parlemen dan pemerintahan.
Bagaimana tidak, bukannya sibuk dengan persoalan rakyat, justru mereka “ribut” dengan internal, mencari posisi dan sangat saraf kepentingan.
Bagi mereka itu adalah dinamika dan dianggap sebagai sesuatu hal yang lumrah yang dengan mudah menjustifikasi kadernya yang tak patuh dan tidak saat aturan partai, tetapi bagi publik itu sangat lucu, menggemaskan atau menjadi bahan tertawaan di warung kopi.
Di samping itu juga, dalam kesempatan yang sama mereka terus memanaskan mesin politik, menetapkan target, dengan sararan merebut simpati rakyat untuk mendapatkan dukungan pada pemilu dan pilkada selanjutnya, tetapi faktanya dalam internal sendiri kocar kacir, tak solid lantas bagaimana ingin memberikan pendidikan dan pencerahan politik kepada masyarakat, jika hal-hal yang di pertontonkan di publik sangat membingungkan, saraf kepentingan sesaat dan menggambarkan sesuatu hal yang tak wajar.
Mencari sensasi atau seperti apa ?
Publik bisa memberi penilaian apapun, sebab ini bukan hanya urusan daulat parta politik tapi juga tentang daulat rakyat yang harus di pertaruhkan.
Apakah kurang dewasa atau seperti apa ? Biarkan publik menilai sebab itu urusan internal tetapi jika sudah mencuat di publik, maka siapa saja berhak berasumsi, berspekulasi atau pun memberikan pandangan sesuai dengan kadar kemampuan masing-masing.
Menurut penulis dalam pandangannya menekankan bahwa politik seharusnya tidak dipandang sebagai ajang perebutan kekuasaan semata, melainkan panggilan nurani untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat secara luas, apa lagi saat ini Sulawesi Tenggara sedang di guncang banyak problem, masalah yang terus berulang terjadi, sebuah permasalahan klasik yang tak ada ujung titik permasalahan.
Di mana partai politik, di mana elit yang duduk di kursi legislatif atau pemerintahan ?
Kenapa justru mereka juga yang menjadi penonton, padahal nyatanya mereka di legitimasi rakyat untuk bersuara, berjuang atas nama rakyat.
Bahwa di tengah badai politik yang terkadang dilematis, seorang politisi sejati harus mampu bersikap dewasa dan profesional. Menurutnya, tantangan terbesar bagi seorang wakil rakyat atau root politik adalah memilih antara kepentingan pragmatis atau tetap teguh pada pendirian untuk melayani aspirasi rakyat.
Politisi yang dibutuhkan hari ini adalah mereka yang mampu menjadi role model, yang tidak sekadar bicara, tetapi membuktikan lewat tindakan nyata di lapangan, bukan hanya urusan keterpilihan pada periode selanjutnya tetapi bagaimana bisa berbuat, agar itu bisa menjadi rekam jejak, trecd record yang menjadi penilaian untuk masyarakat bahwa mereka merasa berbuat kepentingan rakyat itu sendiri.
Kenapa justru seorang elit politik yang berjuang di Sulawesi Tenggara mau di “habisi”, saya pikir itu sangat jauh dari esensi dan hakikat politik yang sesungguhnya.
Dari penulis salah satu poin menarik yang diangkat adalah kehadiran sosok politisi yang lahir dari latar belakang sederhana seorang anak petani yang kini duduk di kursi legislatif. Keberhasilan tokoh tersebut dinilai menjadi bukti bahwa asal-usul keluarga bukanlah penghalang untuk meraih impian dan mengabdi pada daerah.
Sosok ini dinilai berhasil mematahkan stigma bahwa kursi legislatif hanya milik kalangan tertentu. Lebih jauh, kehadirannya dianggap mampu menjadi bara api inspirasi bagi generasi muda di Sultra yang memiliki cita-cita tinggi namun terhalang keterbatasan ekonomi.
Berita ini juga menyoroti jejak langkah nyata yang dilakukan politisi tersebu. Saya mencatat adanya transformasi signifikan bahwa kepentingan rakyat di atas segala segalanya tanpa tersandra pada aturan partai yang tak jelas arahnya.
Bukankah panduan mereka juga adalah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). Kenapa mau sesuka hati berdasarkan situasi hati dan perasaan tentang suka dan tidak suka dalam melihat kadernya berjuang untuk rakyat.
Ini sangat miris, dan menjadi tolak ukur bahwa ke depan masyarakat harus bisa menyeleksi partai politik yang hanya sibuk dengan dinamika internal tanpa berorientasi pada kepentingan rakyat.
*Menuju “Daulat Rakyat”, Bukan “Daulat Partai”*
Menutup pandangannya, ia menegaskan bahwa di tengah krisis kepercayaan publik, politisi dituntut untuk lebih memprioritaskan “daulat rakyat” dibandingkan kepentingan partai politik. Partai seharusnya hanyalah kendaraan untuk memperjuangkan aspirasi, bukan tujuan akhir yang membatasi ruang gerak pengabdian atau pun terkontaminasi pada kepentingan sesaat.
Penulis berharap, pemimpin di Sulawesi Tenggara ke depan adalah sosok yang transformatif dan kolaboratif. Mampu bersinergi dengan pemerintah daerah (Forkopimda) tanpa mengorbankan integritas, kredibilitas ataupun keinginan untuk berbuat yang terbaik pada masyarakat.
Politisi harus menang di hati rakyat melalui dedikasi dan rekam jejak, terobosan, program dan aspirasi yang di perjuangkan. Sebab pada akhirnya, kepercayaan adalah barang mewah yang tidak bisa dibeli, melainkan harus diperjuangkan dengan kejujuran dan kerja keras.
*Lelucon Partai di Tengah Krisis Legitimasi Elit Politik*
Meskipun masih lama pemilihan kepala daerah, tetapi hiruk-pikuk dan euforia sudah banyak menghiasi jagat maya.
Tentu dengan keriuhan demokrasi, politik, dan pemilu seakan sudah cukup membebani hati serta menguras akal sehat. Tidak ada pesan positif dari dinamika itu, atau pun edukasi politik yang memberikan pencerahan kepada publik.
Di sisi lain, gaya pemimpin dan pejabat kita hanya memikirkan pergantian dan siklus kepemimpinan mereka selanjutnya.
Mendekati proses pergantian kepemimpinan dan kekuasaan ini merasa perlu ada evaluasi yang sangat signifikan atau menjadikan itu sebagai refleksi untuk kembali menginternalisasi partai sendiri bahwa pola kepemimpinannya sudah keluar dari esensi yang sesungguhnya.
Mereka terus berlomba lomba berebut citra publik untuk mendongkrak popularitas dan elektabilitas dengan berbagai instrumen, mulai dari baliho, framing media, dan lainnya yang dibumbui dengan visi, misi, dan program politik yang dibangun untuk mengepul suara asyarakat padahal fakta dan kenyataannya tak sesuai di lapangan, ketika ada masalah yang membutuhkan suara mereka.
Seakan masyarakat hanya dijadikan objek politik dan sarana untuk memilih, tetapi setelah terpilih lupa dan tak pernah menjadikan masyarakat lagi sebagai orientasi utama.
Namun waktu seakan tak peduli dengan pilkada, politik pragmatis terus berkembang dengan kepentingan sesaat dan jangka pendek. Jalan rusak, pertumbuhan ekonomi merosot, kebijakan yang tidak pro-rakyat, gubuk, dapur rakyat yang tak lagi mengepul asapnya, dan sederet kasus pejabat menghiasi dunia maya membuat masyarakat sulit percaya lagi kepada pemimpinnya. Dalam hal ini terjadi krisis legitimasi.
Namun hidup bukan hanya tentang pemilu dan politik saja, tetapi pemilu menjadi penting sebagai kedaulatan rakyat satu satunya dan instrumen untuk memilih pemimpin yang ideal, yang terpenting memberikan jaminan masa depan untuk kesejahteraan dan pembangunan daerah yang lebih baik.
Di sisi lain, pemilu sebagai ruang dan celah “karpet merah” untuk memuluskan kepentingan segelintir orang dan mempertahankan status quo para elit komprador yang hanya “memakan uang rakyat”.
Seolah-olah kekayaan mereka bertumpuk di atas penderitaan dan jeritan rakyat kecil, mereka bermesraan di balik mata rakyat, tetapi di depan rakyat seolah berdebat atas nama oposisi dengan alasan kesehatan demokrasi dan pemilu.
Pemilu hanya bagian terkecil dari demokrasi. Namun setelah momentum pesta rakyat itu, para petani, rakyat kecil, dan buruh harus kembali mencangkul, nelayan melaut, dan buruh kembali ke pabrik setelah dijadikan sebagai pengepul suara untuk memuluskan kepentingan para calon pemimpin.
Sementara itu, elit politik mulai sibuk melakukan pembagian “kue kekuasaan” dan posisi hingga oposisi yang akan bergulat dalam sistem pemerintahan.
Rakyat sendiri pulang pada kesengsaraan dan kemelaratan dengan menyaksikan gaya elit politik penuh sandiwara yang tersenyum di beberapa baliho yang tersebar di ruas-ruas jalan, tetapi pikiran dan gagasan mereka untuk membangun tak jelas di mana arahnya, hanya berhenti pada meja-meja di ruang dingin yang penuh dengan AC.
Mereka seolah hanya menjadikan jalan kekuasaan untuk menjelajahi dan mengumpulkan kekayaan.
Siapapun pemenangnya rakyat tetap kalah. Legislatif pun hanya segelintir orang yang hanya bertukar dan bertawar jabatan akibat kerja siluman yang tersembunyi. Mereka berkonspirasi, seperti dalam teori panggung sandiwara.
Pemilu hanya pergantian orang-orang berkuasa namun tak menjadikan rakyat sebagai sasaran utama untuk memberikan kepastian hidup. Kekuatan rakyat adalah menjadikan ia sadar bahwa perubahan tak semestinya selalu berpangku tangan pada kekuasaan dan pemerintah.
Meskipun masyarakat tak pernah tersentuh oleh pendidikan dan edukasi politik, tetapi dengan deretan kebijakan dan fenomena politik di atas menjadikan kita akan lebih kritis dalam menelaah setiap pemimpin yang datang untuk mencari suara dan simpati rakyat.
Sudah saatnya masyarakat lebih vokal lagi, tidak bisa hanya mengandalkan legislatif saja, apalagi membiarkan pemerintah bekerja tanpa kontrol sosial. Kita butuh sarana dan instrumen untuk terus memperkuat kekuatan “Social Sociaty”.
Pemikiran maju menjadi sarana utama dalam memberikan saluran politik, pemilu, dan demokrasi agar semakin baik. Sehingga dalam prosesnya, kita generasi muda harus proaktif berkontribusi dan memberi yang terbaik melalui ide dan gagasan demi kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah.
Peluang dan kesempatan generasi muda harus kita manfaatkan sebagai cikal bakal melahirkan kepemimpinan yang ideal seperti yang kita harapkan bersama. Diskusi tentang kepemimpinan, politik, pemilu dan demokrasi harus terus berkelanjutan bukan hanya pada saat momentum.
Karena dalam masalah daerah yang semakin kompleks, sangat dibutuhkan kepeloporan pemimpin yang ideal, visioner, kaya akan ide, gagasan, dan bisa bekerja nyata di tengah-tengah masyarakat, menjawab segala kemerosotan yang ada.
Kriteria pemimpin yang ideal harus mampu memberikan keyakinan perubahan yang fundamental, kewenangan strategis dalam menjawab dan mengakselerasi kepentingan masyarakat karena sejatinya politik adalah panggilan nurani untuk mengabdi pada masyarakat.
*Krisis Legitimasi Atas Amanah Rakyat*
Kepercayaan publik terhadap partai politik hari ini berada pada titik yang mengkhawatirkan. Di tengah demokrasi yang proseduralnya berjalan, fungsi representasi justru kian melemah.
Partai sering hadir sebagai mesin elektoral, tetapi absen sebagai ruang artikulasi kepentingan rakyat. Dalam konteks inilah, kebutuhan akan partai politik yang terbuka, beretika, dan relevan dengan perubahan zaman menjadi semakin mendesak.
Sebagai partai dengan keberpihakan pada nilai progresivitas, dan politik bersih. Namun, perkembangan sosial-politik yang semakin kompleks menjadikan persoalan rakyat juga semakin banyak.
Transformasi menuju partai yang lebih progresif dan terbuka bukanlah pengingkaran jati diri, melainkan pendalaman ideologis dan perluasan basis sosial untuk menjawab tuntutan demokrasi modern.
Dalam perspektif teori partai modern, partai yang mampu bertahan adalah partai yang adaptif tanpa kehilangan orientasi nilai. Oleh karena itu, partai tak meluluh hanya soal ideologi praksis, tetapi juga keyakinan bahwa demokrasi harus dibangun di atas keterbukaan, kesetaraan, dan partisipasi luas warga masyarakat serta ada harapan tentang kesejahteraan dan pembangunan yang berkesinambungan.
Keterbukaan ini bukan sekadar slogan, melainkan sistem kerja politik yang menolak praktik eksklusif, oligarkis, dan tertutup. Harusnya partai sekarang menempatkan diri sebagai partai modern yang hidup di tengah masyarakat, sejalan dengan menguatnya peran masyarakat sipil dan perkembangan demokrasi digital.
Partai tidak lagi boleh menjadi menara gading elite, melainkan simpul jaringan sosial yang aktif mendengar dan merespons aspirasi publik.
Dalam demokrasi yang sehat, hubungan partai politik dan masyarakat sipil bersifat saling menguatkan. Organisasi kemasyarakatan, komunitas, akademisi, dan aktivis sosial merupakan sumber nilai sekaligus kontrol moral kekuasaan.
Pendekatan ini sejalan dengan gagasan demokrasi substantif, di mana demokrasi tidak berhenti pada prosedur elektoral, tetapi juga menjamin keadilan sosial, kemanusiaan, dan penghormatan terhadap martabat warga. Dengan sikap terbuka dan setara, dan terus berupaya membangun simpati lintas golongan tanpa mengorbankan prinsip ideologisnya.
Dalam konteks politik Indonesia yang kerap terpolarisasi antara politik identitas dan pragmatisme kekuasaan, partai harusnya menawarkan diri sebagai jalan tengah. Bukan netral tanpa sikap, melainkan moderat secara ideologis dan tegas dalam nilai. Sebagai Partai harusnya juga lebih responsif terhadap isu-isu kebangsaan yang sensitive pada keberagaman dan negara, keadilan sosial, serta persatuan nasional tanpa terjebak pada ekstremisme politik.
Keberpihakan pada rakyat diwujudkan melalui sikap tegas terhadap hak-hak rakyat yang termarjinalkan, pembelaan kelompok rentan, serta dorongan pada kebijakan publik yang rasional dan berbasis data.
Politik kerakyatan tidak dimaknai sebagai populisme retoris, melainkan kerja kebijakan yang konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan.
Kita butuh daulat rakyat, bukan daulat partai politik di tengah krisisnya kepercayaan dan legitimasi elit politik saat ini.
*Partai Politik Harus Hadir Secara Nyata*
Masyarakat hari ini menuntut partai politik yang hadir secara nyata. Legitimasi partai ditentukan oleh kemampuannya mengonversi aspirasi rakyat menjadi kebijakan yang berdampak langsung.
Partai politik harus menempatkan agenda transparansi, meritokrasi, dan tata kelola pemerintahan yang bersih sebagai pilar perjuangan politik, sekaligus strategi membangun kembali kepercayaan publik.
Dalam konteks ini, kepemimpinan partai dituntut partisipatif, visioner, dan mampu menjadi pengikat ideologis sekaligus penggerak organisasi.
Kita memandang transformasi ini sebagai amanah kepemimpinan dan tanggung jawab kolektif. Partai politik harus berani tampil sebagai partai masa depan, partai yang tidak hanya mengejar kemenangan elektoral, tetapi juga memperjuangkan kualitas demokrasi.
Di tengah kejenuhan publik terhadap politik transaksional dan oligarkis, kita menawarkan alternatif partai politik yang relevan dengan kebutuhan zaman.
Alternatif ini lahir dari konsistensi nilai, keterbukaan ideologis, dan kerja organisasi yang berorientasi pada kepentingan rakyat. Dengan menggabungkan keterbukaan, keberpihakan kerakyatan, dan strategi elektoral yang rasional, partai politik harusnya bisa berupaya menjadi representasi rakyat secara menyeluruh tanpa tebang pilih.
