Pelabuhan Rakyat Lasora Rusak Parah Diduga Akibat Aktivitas Tongkang Ilegal

PORTALTERKINI.COM, BUTON UTARA – Infrastruktur publik yang seharusnya menjadi urat nadi ekonomi nelayan kecil di Buton Utara kini kondisinya memprihatinkan. Pelabuhan Rakyat Lasora, yang dulunya kokoh, kini dilaporkan mengalami kerusakan serius atau “penuh luka” akibat beralih fungsi menjadi tempat bongkar muat kapal tongkang bermuatan material batu.

​Berdasarkan pantauan di lapangan, sebuah kapal tongkang dengan identitas GT. 1459 No. 3138/Ba Tahun 2011 terlihat bersandar dan melakukan aktivitas bongkar muat material batu pecah. Material tersebut diduga diperuntukkan bagi proyek pekerjaan WKN di area Kulisusu Utara.

​Padahal, secara regulasi, kapal tongkang diwajibkan menggunakan pelabuhan khusus (Tersus) atau pelabuhan yang memiliki izin resmi untuk aktivitas industri, bukan dermaga rakyat yang dirancang untuk kapal nelayan bertonase kecil.

​Dampak nyata yang terlihat di lokasi:

Kerusakan Fisik: Struktur dermaga mulai runtuh karena tidak mampu menahan beban muatan kapal besar.

Ancaman Ekonomi: Nelayan lokal kini terancam kehilangan tempat sandar yang aman.

Pencemaran Lingkungan: Ekosistem laut di sekitar pelabuhan mulai terdampak tumpahan solar dan serpihan material batu.

​Kondisi ini memicu gelombang protes dari warga setempat. Mereka menyayangkan sikap diam para pemangku kebijakan dan aparat penegak hukum (APH) yang seolah tutup mata terhadap pelanggaran kasat mata ini.

​” Kami berharap ada tindakan tegas. Jangan sampai pelabuhan ini hancur total baru ada pergerakan. Di mana para pengawas?” Ujar R. Mustafa. A Ketua Investigasi DPD JPKP Nasional Sultra

​Sebagai langkah konkret, perwakilan masyarakat berencana melaporkan temuan ini kepada pihak Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Provinsi Sulawesi Tenggara. Laporan tersebut akan fokus pada dugaan penggunaan pelabuhan non-Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) dan perusakan fasilitas umum.

​Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan Nasional Sulawesi Tenggara akan mendesak PSDKP untuk segera turun ke lapangan dan melakukan penyegelan terhadap aktivitas di pelabuhan tersebut guna mencegah kerusakan lingkungan dan infrastruktur yang lebih masif.