google.com, pub-2546408695661880, DIRECT, f08c47fec0942fa0
Portalterkini.com, Jakarta – Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) MPO Cabang Konawe Selatan, Indra Dapa Saranani mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) untuk segera memeriksa Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Selatan dan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Konawe Selatan. Desakan ini didasarkan atas dugaan adanya penyimpangan dalam pengelolaan anggaran di sektor kesehatan pada Tahun Anggaran 2022.
Berdasarkan data Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Konawe Selatan TA 2022, Dinas Kesehatan tercatat mengelola anggaran sebesar Rp153.337.726.550,00, dengan realisasi belanja hanya sebesar Rp119.289.403.465,00 atau 77,80%. Sementara itu, RSUD Konawe Selatan merealisasikan anggaran sebesar Rp46.465.589.505,07 dari total anggaran Rp54.558.689.846,00, atau 85,17%. Selisih realisasi yang cukup besar dari kedua entitas ini memunculkan dugaan tidak efektifnya penggunaan anggaran, yang perlu diperiksa lebih lanjut oleh lembaga penegak hukum.
“Berdasarkan dugaan dan data yang kami pelajari, ada indikasi penyimpangan yang patut diaudit secara menyeluruh. Kami akan segera melaporkan persoalan ini ke KPK RI agar dilakukan audit investigatif terhadap Kadis Kesehatan dan Dirut RSUD Konsel,” tegas Ketum HMI MPO Konsel.
Ia menegaskan bahwa sektor kesehatan merupakan layanan publik yang sangat penting, sehingga tidak boleh dikelola dengan cara-cara yang menimbulkan kecurigaan publik. Selain itu, Pemkab Konawe Selatan sendiri memiliki 61 Organisasi Perangkat Daerah (OPD), termasuk BLUD, yang harus bertanggung jawab penuh dalam pelaporan dan pengelolaan anggaran daerah.
Adapun total belanja daerah Konawe Selatan pada TA 2022 tercatat sebesar Rp1.226.055.650.217,07, atau 81,62% dari APBD sebesar Rp1.502.127.524.982,00. Anggaran Dinas Kesehatan dan RSUD merupakan dua dari yang terbesar di antara seluruh OPD.
“Kami dari HMI MPO Konsel telah mengantongi data awal, dan saat ini sedang menyusun laporan resmi yang dalam waktu dekat akan kami kirim ke KPK RI. Ini bagian dari komitmen kami mengawal akuntabilitas dan integritas pengelolaan anggaran publik di daerah,” pungkasnya.
HMI MPO Konsel juga mengajak seluruh elemen masyarakat sipil di Konawe Selatan untuk turut serta mengawasi pengelolaan anggaran daerah, terutama di sektor-sektor strategis yang langsung bersentuhan dengan hajat hidup masyarakat luas.
