BERITADAERAHKONSTRUKSI

Proyek Stadion Mini Molawe Rp9,7 Miliar Diduga Mangkrak, CV Yama Surya Kembali Garap Proyek Lanjutan Rp2,3 Miliar

×

Proyek Stadion Mini Molawe Rp9,7 Miliar Diduga Mangkrak, CV Yama Surya Kembali Garap Proyek Lanjutan Rp2,3 Miliar

Sebarkan artikel ini

PORTALTERKINI.COM – KONAWE UTARA, Proyek pembangunan Stadion Mini di Kecamatan Molawe, Kabupaten Konawe Utara (Konut), Sulawesi Tenggara, kini menjadi sorotan. Pasalnya, proyek bernilai miliaran rupiah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 tersebut diduga mangkrak, namun perusahaan pelaksananya justru kembali dipercaya mengerjakan proyek lanjutan pada Tahun Anggaran 2026.

Proyek pembangunan stadion mini senilai Rp9.765.000.000 yang bersumber dari Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Konawe Utara itu dikerjakan oleh CV Yama Surya.

Bahkan, persoalan proyek tersebut telah dilaporkan secara resmi oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan Nasional (JPKP Nasional) ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Konawe pada 3 Agustus 2026.

Ironisnya, pada Tahun Anggaran 2026, Pemerintah Kabupaten Konawe Utara melalui Dinas Kepemudaan dan Olahraga kembali mengalokasikan anggaran sebesar Rp2.347.000.000 untuk pekerjaan lanjutan pembangunan Stadion Mini Kecamatan Molawe. Lebih mengejutkan lagi, pekerjaan tersebut kembali dilaksanakan oleh perusahaan yang sama, yakni CV Yama Surya.

Kondisi ini memunculkan tanda tanya besar terhadap proses evaluasi kinerja kontraktor, pengawasan pelaksanaan pekerjaan, serta mekanisme penetapan perusahaan yang kembali mendapatkan pekerjaan lanjutan tersebut.

Diduga Ada Kejanggalan dalam Evaluasi Kontraktor

Redaksi PortalTerkini.com menilai, apabila benar pekerjaan Tahun Anggaran 2025 mengalami keterlambatan serius hingga terbengkalai atau tidak diselesaikan sesuai ketentuan kontrak, maka instansi terkait wajib melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tanggung jawab perusahaan pelaksana.

Bahkan, apabila ditemukan unsur wanprestasi atau pelanggaran ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah, pemerintah daerah harus mempertimbangkan pemberian sanksi sesuai peraturan perundang-undangan, termasuk kemungkinan pencantuman dalam Daftar Hitam (Blacklist) apabila seluruh persyaratannya terpenuhi.

Namun, fakta bahwa CV Yama Surya kembali mengerjakan proyek lanjutan pada tahun berikutnya justru menimbulkan pertanyaan serius.

Apakah hasil evaluasi pekerjaan sebelumnya telah dilakukan secara transparan? Apakah seluruh kewajiban kontraktor pada pekerjaan Tahun 2025 telah dipenuhi? Dan apakah proses penunjukan atau pemilihan kembali perusahaan tersebut telah sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah?

Pertanyaan-pertanyaan ini patut dijawab secara terbuka oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Konawe Utara maupun pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam proses pengadaan.

Temuan Lapangan: Rangka Plafon dan Tribun Jadi Sorotan

Tidak hanya persoalan keberlanjutan pekerjaan, hasil investigasi lapangan yang dilakukan redaksi PortalTerkini.com juga menemukan sejumlah kondisi fisik bangunan yang patut mendapat perhatian serius.

Di antaranya, penggunaan rangka plafon yang diduga menggunakan material hollow dan dipertanyakan kesesuaiannya dengan spesifikasi teknis dalam dokumen kontrak.

Selain itu, pada bagian tempat duduk tribun, redaksi menemukan kondisi lantai yang belum terpasang keramik sebagaimana yang menjadi perhatian dalam pemeriksaan lapangan.

Temuan tersebut perlu diuji melalui pemeriksaan teknis oleh instansi berwenang, dengan mencocokkan kondisi fisik bangunan terhadap Rencana Anggaran Biaya (RAB), gambar kerja, spesifikasi teknis, serta dokumen kontrak pekerjaan.

Sebab, setiap rupiah uang negara yang dialokasikan untuk pembangunan fasilitas publik harus dipertanggungjawabkan. Jangan sampai anggaran miliaran rupiah justru menghasilkan bangunan yang kualitas dan penyelesaiannya tidak sebanding dengan nilai kontrak.

Desak Kejari Konawe Tidak Tutup Mata

Atas sejumlah persoalan tersebut, Kejaksaan Negeri Konawe didesak untuk tidak berhenti pada penerimaan laporan DPP JPKP Nasional, tetapi segera menindaklanjutinya melalui proses telaah dan pemeriksaan sesuai kewenangan hukum yang berlaku.

Kejaksaan juga diminta mendalami proses pelaksanaan proyek Tahun Anggaran 2025 dan 2026, mulai dari perencanaan, proses tender, pelaksanaan kontrak, pembayaran pekerjaan, pengawasan, hingga evaluasi terhadap perusahaan pelaksana.

Apabila ditemukan indikasi kerugian keuangan negara maupun unsur tindak pidana korupsi, aparat penegak hukum diminta memprosesnya secara profesional, transparan, dan tanpa tebang pilih.

Publik tentu tidak ingin proyek pembangunan fasilitas olahraga yang seharusnya menjadi kebanggaan masyarakat justru menyisakan persoalan dan tanda tanya terkait penggunaan uang negara.

Jangan sampai proyek yang diduga bermasalah justru kembali diberikan kepada perusahaan yang sama tanpa evaluasi yang transparan.

Kini, masyarakat menunggu keberanian dan komitmen aparat penegak hukum untuk mengungkap fakta di balik proyek Stadion Mini Kecamatan Molawe.

Sebab, uang yang digunakan bukan milik pribadi pejabat ataupun kontraktor, melainkan uang rakyat yang wajib dipertanggungjawabkan.

Example 120x600