google.com, pub-2546408695661880, DIRECT, f08c47fec0942fa0
Portalterkini.com, – Kota Bandar Lampung, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI menindaklanjuti pengaduan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Komite Aksi Masyarakat dan Pemuda untuk Demokrasi (KAMPUD) terkait dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang dilakukan oleh kepala BPN Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung, Albert Muntarie, S.T, M.H akibat memblokir 26 sertifikat hak milik (SHM) atas nama DMP, pengaduan tersebut pun memasuki tahap penyelidikan oleh Komnas HAM RI.
Demikian disampaikan oleh Seno Aji, S.Sos, S.H, M.H selaku Ketua Umum DPP KAMPUD dalam keterangan persnya pada Rabu (27/8/2025).
“Kami sebagai kuasa dari Principal telah dikonfirmasi dan dimintai keterangan oleh Lidya Cori yang merupakan salah satu Timja Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM, sejumlah pertanyaan pun telah kita jawab dan respon langsung, selain itu permintaan data tambahan telah kami penuhi juga, harapannya Komnas HAM dapat segera menegakan kewenangannya sesuai ketentuan, agar principal mendapatkan hak-hak dasar nya untuk memiliki dan memanfaatkan tanah-tanah miliknya sebagai harta bendanya sebagaimana dijamin oleh konstitusi UUD 1945”, kata Seno Aji.
Sebelumnya diberitakan bahwa Seno Aji mewakili pemilik bidang tanah, secara resmi telah menyampaikan pengaduan ke kantor Komnas HAM RI perihal perbuatan Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung yang mengarah pada pelanggaran HAM atas status blokir 26 bidang tanah yang tercatat atas nama H.DMP, sebelumnya pihaknya juga telah mengirimkan pengaduan ke kantor Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung dalam konteks pelayanan publik.
“Sementara terkait hak dasar pemilik bidang tanah perlu dilakukan perlindungan dengan penegakan hukum hak asasi manusi oleh Komnas HAM RI melalui kewenangan memeriksa dan memberikan rekomendasi, sebab dengan adanya upaya blokir 26 SHM yang dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung sejak tahun 2022 sampai 2025 telah dinilai menghilangkan sebagian hak dasar yang melekat pada pemilik bidang tanah tanpa kepastian hukum dan menyimpangi peraturan yang berlaku, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang administrasi pemerintahan yang menyatakan bahwa penyelenggaraan administrasi pemerintah berdasarkan asas legalitas, asas pelindungan terhadap hak asasi manusia dan asas-asas umum pemerintahan yang baik”, jelas Seno Aji pada 3 Juli 2025.
Tak hanya itu, Aktivis yang dikenal sederhana ini juga menguraikan jika upaya pencatatan blokir oleh kepala kantor pertanahan Kota Bandar Lampung terhadap 26 bidang tanah milik H. DMP dinilai cacat administrasi dan tidak sesuai prosedur yang telah ditentukan.
“Selain dinilai melanggar HAM, peristiwa yang dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung tersebut jika disandarkan pada peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN tentang tata cara blokir dan sita, pasal 7 ayat (2) menyatakan persyaratan pengajuan blokir diantaranya meliputi adanya formulir permohonan, surat permintaan blokir dari instansi disertai alasan diajukannya pemblokiran dengan memuat keterangan yang jelas mengenai nama pemegang hak, jenis dan nomor hak, luas dan letak tanah dan syarat lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, sementara kepala kantor pertanahan Kota Bandar Lampung dalam melakukan pencatatan blokir terhadap 26 bidang hak atas tanah milik H. DMP tidak didasarkan pada permohonan pencatatan blokir yang memenuhi syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan, disinyalir belum terdapat permohonan pencatatan blokir dari siapapun baik dari perorangan, badan hukum atau penegak hukum sehingga dapat disimpulkan pencatatan blokir oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung cacat administrasi, cacat prosedur dan melanggar peraturan perundang-undangan”, tegas Seno Aji.
Terakhir, Seno Aji selaku penerima kuasa dari pemilik bidang tanah berharap dengan laporan pengaduan pihaknya ke kantor Komnas HAM RI dapat menjadi sarana melalui kewenangan Komnas HAM dengan serangkaian pemeriksaan dan rekomendasi kepada kepala kantor pertanahan Kota Bandar Lampung, Albert Muntarie, S.T, M.H agar segera memenuhi hak-hak dasar yang melekat pada pemilik dan menghapus pencatatan blokir 26 SHM serta memberikan perlindungan hukum terhadap hak milik.
“Adapun maksud dan tujuan kita menyampaikan laporan pengaduan atas dugaan pelanggaran HAM terhadap pencatatan blokir 26 bidang tanah terdaftar atas nama H. DMP oleh Kepala kantor pertanahan Kota Bandar Lampung agar Komnas HAM melakukan pemeriksaan dan memberikan rekomendasi kepada Kepala kantor pertanahan Kota Bandar Lampung untuk segera menghapus pencatatan blokir terhadap 26 bidang tanah terdaftar atas nama H. DMP dan memulihkan hak-hak nya sebagai pemilik, sebagaimana diamanatkan dalam UU nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, karena sudah jelas berdasarkan surat keterangan dari Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjung Karang tanggal 25 September 2023 yang ditandangani oleh Panitera Harif Jauhari, S.H, M.H, menerangkan terhadap 26 bidang tanah dengan SHM terdaftar atas nama H. DMP tidak termasuk dalam sita perkara tindak pidana”, pungkas Seno Aji yang dikenal low profil.
