PORTALTERKINI.COM, KENDARI, — Polemik internal Federasi Olahraga Karate-Do Indonesia (FORKI) Sulawesi Tenggara kembali mencuat dan mendapatkan kritik keras menjelang pelaksanaan Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Piala Ketua Umum (Ketum) PB FORKI IV di Bandung.
Sekretaris Umum KOMDA GOJUKAI Sultra, Jafarudin, melontarkan kritik keras terhadap proses penentuan kontingen FORKI Sultra yang dinilai berlangsung tertutup, tidak profesional, dan mengabaikan prinsip sportivitas dalam pembinaan olahraga karate.
Dalam keterangannya kepada Ruangwarta.id, Sensei Jafarudin menilai proses pemberangkatan atlet menuju Kejurnas tidak melalui mekanisme seleksi daerah yang terbuka dan objektif sebagaimana mestinya dilakukan dalam organisasi olahraga resmi.
Menurutnya, penentuan atlet dilakukan secara tertutup tanpa melibatkan seluruh perguruan maupun pengurus di bawah naungan FORKI Sultra, sehingga memunculkan tanda tanya besar di kalangan insan karate Sulawesi Tenggara.
“Prosesnya tidak transparan. Banyak pelatih, atlet, bahkan pengurus perguruan tidak mengetahui bagaimana mekanisme penentuan atlet dilakukan. Ini sangat mencederai semangat sportivitas dalam dunia karate,” ujarnya.
Ia juga menyoroti adanya atlet yang tetap diberangkatkan meskipun disebut telah dinonaktifkan secara resmi oleh perguruan asalnya, yakni KOMDA GOJUKAI Sultra. Jafarudin menyebut surat penonaktifan atlet tersebut telah dikirim secara resmi kepada Pengprov FORKI Sultra, namun tetap diabaikan dalam proses penentuan kontingen.
Menurutnya, kondisi itu memperlihatkan adanya keputusan sepihak yang dinilai mengabaikan aturan organisasi serta rekomendasi perguruan.
“Kalau surat resmi dari perguruan saja tidak dihargai, lalu organisasi ini sebenarnya berjalan berdasarkan aturan atau berdasarkan kepentingan kelompok tertentu?” katanya.
Sensei Jafarudin juga menegaskan bahwa acuan atlet yang layak diberangkatkan seharusnya berasal dari hasil Kejuaraan Daerah (Kejurda) Piala Gubernur 2025. Dalam ajang tersebut, sejumlah atlet dari KOMDA GOJUKAI Sultra berhasil meraih prestasi dan dinilai memenuhi syarat untuk mewakili Sulawesi Tenggara di tingkat nasional.
Namun, beberapa atlet berprestasi justru tidak masuk dalam daftar kontingen yang diberangkatkan.
Kondisi tersebut memunculkan kritik bahwa FORKI Sultra dinilai tidak menjalankan prinsip pembinaan olahraga secara adil dan objektif. Atlet yang telah berjuang dan meraih prestasi disebut tidak mendapatkan penghargaan yang layak, sementara proses penentuan atlet dianggap tidak terbuka.
Selain itu, Jafarudin mengaku dirinya tidak mendapatkan informasi terkait persiapan maupun pemberangkatan kontingen, padahal ia juga menjabat sebagai Wakil Ketua V FORKI Sultra Bidang Humas dan Publikasi.
Menurutnya, hal itu menunjukkan lemahnya komunikasi internal dan tata kelola organisasi di tubuh FORKI Sultra.
“Apa yang dilakukan FORKI Sultra tidak mencerminkan integritas dan tidak memiliki jiwa sportivitas. Organisasi olahraga tidak boleh dijalankan secara tertutup dan eksklusif,” tegasnya.
Ia mendesak FORKI Sultra segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pembinaan, mekanisme seleksi atlet, serta tata kelola organisasi demi menjaga kepercayaan atlet, pelatih, dan perguruan karate di Sulawesi Tenggara.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Pengurus Provinsi FORKI Sulawesi Tenggara belum memberikan tanggapan resmi terkait kritik yang disampaikan Sekum KOMDA GOJUKAI Sultra tersebut.
Kontributor: Haikal Lenohingide
