PORTALTERKINI.COM, Konawe, – East Indonesia Malacca Project Institute mendesak Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara (Kejati Sultra) segera mengusut dugaan penyimpangan dalam pengelolaan Dana Desa Puriala.
Desakan ini muncul setelah laporan masyarakat dan hasil investigasi lembaga menunjukkan adanya ketidaksesuaian pekerjaan di lapangan.
Berdasarkan data resmi, Desa Puriala mengelola dana sebagai berikut:
2023: Rp 712.086.000
2024: Rp 839.298.000
2025: Rp 721.721.000
Total anggaran tiga tahun: Rp 2.273.105.000 (Rp 2,27 miliar).
Dengan nilai sebesar itu, temuan warga menunjukkan adanya dugaan ketidaksesuaian realisasi fisik, sehingga perlu dilakukan pemeriksaan menyeluruh oleh aparat penegak hukum.
Salah satu contoh yaitu pekerjaan Jalan usaha tani (JUT) diduga tidak melalui pemadatan atau tidak vibro. Meski demikian, terlihat sebuah Alat berat Walos yang diduga hanya diturunkan untuk dokumentasi.
Selain itu, Kondisi permukaan jalan yang tidak padat dan tidak memenuhi standar pekerjaan jaringan jalan pertanian.
Selain JUT, juga ditemukan Pekerjaan Duiker Plat Tahun 2025 dengan Nilai HOK diduga tidak sesuai kondisi lapangan dan terlalu tinggi atau melibihi standar, dan ditemukan pekerjaan tersebut tidak ditimbun seperti pekerjaa pada umum lainnya. Parahnya, ditemukan pekerjaan Duiker Plat lainnya tidak dikerjakan.
CEO East Indonesia Malacca Project Institute, Indra Dapa Saranani menegaskan bahwa temuan ini merupakan kombinasi dari laporan masyarakat dan hasil investigasi awal lembaga, sehingga wajib diuji melalui proses hukum.
“Dengan total anggaran Rp 2,27 miliar yang dikelola Desa Puriala selama 2023–2025, Kejati Sultra wajib memeriksa seluruh dugaan penyimpangan. Berdasarkan investigasi kami, ada pekerjaan yang diduga tidak selesai dan tidak sesuai spek,” ucap Indra Dapa.
Ia juga menegaskan bahwa East Indonesia Malacca Project Institute siap menyerahkan dokumentasi investigasi tambahan apabila diminta penyidik.
“Kami akan terus mengawal proses ini hingga adanya tindakan tegas dari aparat terkait,” pungkaanya.
