PORTALTERKINI.COM – KENDARI, Konsorsium Insan Pergerakan Sulawesi Tenggara (KIP Sultra) meminta Kapolda Sulawesi Tenggara mengevaluasi secara serius kinerja Kapolres Kolaka menyusul dugaan masih berlangsungnya aktivitas pertambangan ilegal di wilayah Kabupaten Kolaka.
Sekretaris KIP Sultra, Harbiansyah, menilai kondisi tersebut menunjukkan adanya persoalan dalam fungsi pengawasan dan penegakan hukum di wilayah hukum Polres Kolaka. Bahkan, KIP Sultra menilai Kapolres Kolaka tidak mumpuni dalam menjaga wilayah hukumnya, apabila aktivitas pertambangan yang diduga ilegal dapat terus berlangsung tanpa penindakan yang tegas.
“Kami menilai Kapolres Kolaka tidak mumpuni dalam menjaga wilayah hukumnya apabila aktivitas tambang yang diduga ilegal masih terus berjalan. Kapolda Sultra harus mengevaluasi kinerja Kapolres Kolaka secara menyeluruh. Jika memang tidak mampu menjalankan fungsi pengawasan dan penegakan hukum, kami meminta Kapolda mempertimbangkan pencopotan dari jabatannya,” tegas Harbiansyah.
Menurutnya, kepolisian memiliki kewajiban menjaga keamanan dan ketertiban sekaligus melakukan penegakan hukum terhadap dugaan tindak pidana yang terjadi di wilayah hukumnya.
Harbiansyah juga mempertanyakan adanya dugaan pembiaran terhadap aktivitas pertambangan yang diduga tidak memiliki legalitas.
“Kalau benar ada tambang ilegal yang beroperasi, pertanyaannya sederhana: mengapa bisa terus berjalan? Apakah tidak diketahui oleh aparat, atau memang ada pembiaran? Ini yang harus dijawab oleh Kapolres Kolaka dan Kapolda Sultra,” ujarnya.
KIP Sultra juga meminta Polda Sultra tidak menutup mata terhadap dugaan adanya oknum yang memberikan perlindungan atau membekingi aktivitas pertambangan ilegal. Jika ditemukan indikasi keterlibatan anggota kepolisian, pihaknya mendesak Propam Polda Sultra melakukan pemeriksaan secara profesional dan transparan.
“Kami meminta jangan hanya pekerja atau masyarakat kecil yang ditindak. Jika ada oknum aparat yang terbukti membekingi atau memberikan perlindungan terhadap tambang ilegal, maka harus diproses sesuai aturan. Hukum harus berlaku sama kepada siapa pun,” kata Harbiansyah.
KIP Sultra menegaskan bahwa pernyataan tersebut merupakan bentuk kritik dan kontrol sosial terhadap kinerja aparat penegak hukum. Pihaknya meminta seluruh dugaan tersebut dibuktikan melalui pemeriksaan dan penindakan yang sesuai prosedur.
“Kami tidak ingin membuat kesimpulan sepihak. Tetapi dugaan ini harus segera diperiksa. Kalau Kapolres Kolaka memang mampu menunjukkan bahwa jajarannya telah melakukan penindakan dan pengawasan secara maksimal, silakan dibuktikan kepada publik. Namun jika terbukti terjadi pembiaran, Kapolda Sultra harus mengambil tindakan tegas,” tegas Harbiansyah.
KIP Sultra menyatakan akan terus mengawal persoalan tersebut dan meminta Kapolda Sultra memberikan perhatian khusus terhadap dugaan aktivitas pertambangan ilegal di Kabupaten Kolaka.
“Kami akan terus mengawal persoalan ini. Kapolda Sultra harus mengevaluasi apakah Kapolres Kolaka masih layak memimpin dan menjaga wilayah hukumnya. Jangan sampai masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap institusi kepolisian karena adanya dugaan pembiaran terhadap aktivitas ilegal,” pungkas Harbiansyah, Sekretaris KIP Sultra.
