Portalterkini.com, Jakarta – Ketua Komite I DPD RI, Fachrul Razi, menyatakan tidak ada senator yang mendukung usul penundaan penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 hingga saat ini. Ia mengatakan usul penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan periodisasi masa presiden bertentangan dengan konstitusi dan sangat mencederai demokrasi di Indonesia.
“Penundaan Pemilu tidak ada manfaat bagi rakyat dan daerah, hanya menguntungkan elit dan politisi yang berada dalam kekuasaan hati ini. Kenapa harus takut dengan Pemilu 2024?” tanya Fachrul Razi.
- Skandal Penyelewengan Bantuan Kemanusiaan di Kamp Tindouf: Keuangan Polisario Dipertanyakan, Wilson Lalengke Desak Pembubaran Kamp
- Lupa Tupoksi: Oknum Pengawas Lapangan BWS Sulawesi IV Kendari Diduga Bertindak Seolah Kontraktor, Rekam Jejak Proyek 2025 di Muara Sampara Ikut Diungkit
- Diduga Puluhan Siswa Tumbang Usai Konsumsi MBG, PMII Konawe Desak Investigasi dan Tutup Total SPPG Tongauna
- Peduli Kesehatan Masyarakat, Satgas Yonif 645/GTY Gelar Pelayanan Kesehatan dan Anjangsana di Benawa
- Jeritan Korban Pencabulan TKA Tiongkok di Bahodopi: Sudah Lapor Polisi, Pelaku Masih Bebas?
Fachrul memastikan hingga saat ini tidak ada anggota DPD RI yang mendukung perpanjangan masa jabatan Presiden bahkan penundaan Pemilu.
“Tentunya hari ini belum ada yang menyatakan dukungan baik di media maupun rapat di DPD,” kata Fachrul kepada awak media, Senin (7/3).
Menurut Fachrul, DPD tegas menolak usul penundaan Pemilu 2024 yang bertentangan dengan Pasal 22 E dan Pasal 7 UUD 1945. DPD akan mengambil keputusan resmi sebagai sebuah lembaga terkait wacana penundaan Pemilu 2024 dalam Rapat Paripurna pembukaan masa sidang pada pekan depan.
“Kita dalam masa sidang ke depan akan memparipurnakan sikap resmi DPD untuk penolakan penundaan pemilu. Apapun keputusan paripurna harus diikuti anggota walau ada satu atau dua mendukung, tapi keputusan lembaga tetap menolak,” tuturnya.
Sebelumnya, wacana penundaan pemilu mulai digadang-gadang kembali oleh Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, Ketum PAN Zulkifli Hasan, dan Partai Golkar membuka peluang untuk menyetujui gagasan itu pula. Sementara, parpol-parpol lainnya menyatakan penolakan.
Sementara itu, Menko Polhukam Mahfud MD mengklaim tidak pernah ada pembahasan soal penambahan masa jabatan Presiden/Wakil Presiden maupun penundaan Pemilu 2024 di internal Pemerintah.
“Di tubuh pemerintah sendiri tidak pernah ada pembahasan tentang penundaan pemilu maupun penambahan masa jabatan presiden/wapres baik untuk menjadi tiga periode maupun untuk memperpanjang satu atau dua tahun,” kata Mahfud dalam keterangan tertulis, Senin (7/3).
Mahfud menambahkan, “Sama sekali tidak pernah ada pembicaraan masalah penundaan pemilu dan penambahan masa jabatan tersebut.”
Ia mengatakan Presiden Jokowi justru sampai dua kali memimpin rapat kabinet yaitu pada 14 september 2021 dan 27 september 2021. Isi dalam dua rapat itu, Jokowi meminta Menko Polhukam, Mendagri, dan Kepala BIN untuk memastikan gelaran Pemilu 2024 berjalan.(Tim)
