BERITADAERAH

GSPI Sultra Sentil Kadis Kominfo: Jangan Gunakan Institusi Pemerintah untuk Klarifikasi Bisnis Perusahaan Tambang!

×

GSPI Sultra Sentil Kadis Kominfo: Jangan Gunakan Institusi Pemerintah untuk Klarifikasi Bisnis Perusahaan Tambang!

Sebarkan artikel ini

 

PORTALTERKINI.COM – KENDARI – Pernyataan resmi Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) terkait klarifikasi foto pertemuan Gubernur Sultra dengan tersangka kasus korupsi tata kelola nikel, serta penjelasan mengenai riwayat perusahaan tambang yang dikaitkan dengan keluarga kepala daerah, menuai kritik keras dari Generasi Sosial Peduli Indonesia (GSPI) Sultra.

Sekretaris GSPI Sultra, Rusdin, menilai langkah tersebut patut dipertanyakan dari perspektif kewenangan birokrasi, independensi komunikasi publik, serta potensi benturan kepentingan (conflict of interest).

Menurut Rusdin, Dinas Kominfo merupakan perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi mengelola komunikasi publik, menyampaikan informasi pemerintahan, serta memastikan masyarakat memperoleh informasi yang transparan dan akuntabel.

Namun, apabila institusi Kominfo turut memberikan penjelasan mengenai riwayat, kepemilikan, maupun struktur saham perusahaan swasta, maka hal tersebut perlu diuji relevansinya dengan tugas dan kewenangan kedinasan.

“Tupoksi Dinas Kominfo adalah mengelola informasi publik dan mengomunikasikan kebijakan pemerintah, bukan menjadi juru bicara atau memberikan pembelaan terhadap persoalan korporasi swasta. Urusan riwayat perusahaan, struktur saham, dan kepemilikan semestinya dijelaskan langsung oleh direksi perusahaan atau kuasa hukum yang bersangkutan,” tegas Rusdin di Kendari, Minggu (22/11/2026).

Ia menegaskan, fasilitas komunikasi dan kewenangan jabatan publik harus digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, bukan sampai menimbulkan kesan bahwa institusi pemerintah sedang mengambil posisi dalam menjelaskan atau membela kepentingan bisnis pihak tertentu.

Menurutnya, persoalan ini bukan semata-mata menyangkut isi klarifikasi, melainkan juga menyangkut batas profesionalitas pejabat birokrasi dalam menjalankan kewenangan yang melekat pada jabatannya.

GSPI Sultra mengingatkan bahwa aparatur sipil negara (ASN) wajib menjaga profesionalitas, netralitas, integritas, serta menghindari tindakan yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.

Hal tersebut, kata Rusdin, harus menjadi perhatian serius dengan mengacu pada UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS, serta Pergub Sultra Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kode Etik ASN.

“Jangan sampai kewenangan institusi pemerintah dipersepsikan digunakan untuk kepentingan di luar urusan pemerintahan. Pejabat publik harus mampu membedakan mana kepentingan negara, mana kepentingan pribadi, dan mana kepentingan korporasi,” ujarnya.

GSPI Desak Inspektorat dan Ombudsman Turun Tangan

Sebagai bentuk kontrol sosial terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, GSPI Sultra menyampaikan tiga tuntutan kepada pihak terkait.

Pertama, mendesak Kepala Dinas Kominfo Sultra beserta seluruh jajarannya agar menjalankan tugas sesuai tugas pokok dan fungsi (tupoksi), serta tidak menyeret institusi pemerintah ke dalam persoalan bisnis perusahaan swasta.

Kedua, meminta agar setiap klarifikasi mengenai riwayat perusahaan, kepemilikan saham, maupun persoalan korporasi disampaikan melalui pihak perusahaan, direksi, atau kuasa hukum yang berwenang, bukan menggunakan saluran komunikasi resmi pemerintah daerah apabila tidak memiliki relevansi langsung dengan kepentingan pemerintahan.

Ketiga, mendesak Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara dan Ombudsman RI Perwakilan Sultra untuk mencermati persoalan tersebut, khususnya terkait batas kewenangan pejabat dalam menggunakan fasilitas komunikasi publik pemerintah, guna memastikan tidak terjadi penyimpangan kewenangan maupun potensi maladministrasi.

Rusdin menegaskan, GSPI Sultra tidak sedang membatasi hak pemerintah daerah untuk memberikan klarifikasi kepada masyarakat. Sebaliknya, transparansi pemerintah justru harus diperkuat, tetapi tetap dalam koridor kewenangan, profesionalitas, dan kepentingan publik.

“Jangan sampai fungsi kehumasan pemerintah bergeser menjadi instrumen klarifikasi kepentingan korporasi. Pemerintah harus berdiri untuk kepentingan masyarakat, bukan menimbulkan kesan berpihak kepada kepentingan bisnis tertentu,” tutup Rusdin.

GSPI Sultra menyatakan akan terus mengawal persoalan ini sebagai bagian dari fungsi kontrol sosial terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Sulawesi Tenggara.

 

Example 120x600