PORTALTERKINI.COM, KENDARI, – Proses Musyawarah Cabang (Muscab) FORKI Wakatobi kini menuai sorotan dan kritik keras dari sejumlah pengurus serta insan karate di daerah. Pelaksanaan muscab tersebut dinilai sarat pelanggaran aturan organisasi dan diduga kuat telah diintervensi oleh pengurus FORKI Provinsi Sulawesi Tenggara, sehingga menimbulkan polemik di internal organisasi karate tersebut.
Melalui sambungan telepon, Senpai Bambang mengungkapkan bahwa sejak awal tahapan Muscab FORKI Wakatobi sudah bermasalah. Ia menyoroti mulai dari mekanisme penyebaran surat undangan peserta muscab yang dianggap tidak transparan, kehadiran peserta yang dinilai tidak sesuai ketentuan, hingga proses pemilihan Ketua Pengcab yang disebut-sebut telah diarahkan oleh pihak tertentu dari FORKI Sultra.
“Proses muscab ini banyak menyalahi aturan AD/ART FORKI. Ada dugaan intervensi yang sangat kuat dari FORKI Provinsi,” tegas Senpai Bambang.
Ia juga menyoroti komposisi peserta yang hadir dalam muscab tersebut. Menurutnya, sebagian anggota yang dilibatkan dalam forum Muscab FORKI Wakatobi diduga berasal dari kalangan kohai serta orang tua kohai INKANAS Wakatobi, yang dinilai tidak memiliki kapasitas maupun kewenangan penuh dalam menentukan arah organisasi FORKI di tingkat cabang. Kondisi itu dianggap semakin memperkuat dugaan adanya mobilisasi massa untuk memenangkan kepentingan kelompok tertentu dalam proses pemilihan Ketua Pengcab.
Tidak hanya itu, pelaksanaan Muscab FORKI Wakatobi juga disebut berlangsung tanpa atribut organisasi yang semestinya wajib hadir dalam forum resmi organisasi. Dalam lokasi kegiatan, disebut tidak terdapat bendera FORKI, bendera Merah Putih, maupun spanduk resmi Muscab FORKI Wakatobi. Kondisi tersebut dinilai mencerminkan buruknya kesiapan pelaksanaan musyawarah serta dianggap tidak menghormati marwah organisasi dan forum resmi yang seharusnya dijalankan secara tertib dan profesional.
Selain itu, ia menjelaskan bahwa sosok yang kini menjabat sebagai Ketua Pengcab FORKI Wakatobi merupakan seorang Kepala Dinas PEMDES yang saat ini juga diketahui merangkap jabatan sebagai Ketua Harian FORKI Kota Baubau serta anggota Komisi Wasit FORKI Provinsi Sulawesi Tenggara. Kondisi tersebut dinilai memunculkan konflik kepentingan dan memperlihatkan adanya dominasi kelompok tertentu dalam tubuh FORKI Sultra.
Menurutnya, polemik semakin memanas setelah FORKI Provinsi secara sepihak menetapkan Sensei Safiudin sebagai karateker Ketua Pengcab FORKI Wakatobi tanpa melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan unsur pengurus cabang di Wakatobi. Padahal sebelumnya, pihak Pengcab FORKI Wakatobi telah resmi menyampaikan surat kepada FORKI Provinsi terkait rencana pelaksanaan muscab dan bahkan telah memperoleh persetujuan melalui Sekretaris Umum FORKI Provinsi.
Namun secara tiba-tiba, keputusan penunjukan karateker justru keluar tanpa melibatkan pengurus cabang maupun perguruan-perguruan yang selama ini aktif membina karate di Wakatobi. Langkah tersebut dianggap mencederai prinsip demokrasi organisasi serta memperlihatkan buruknya tata kelola dalam tubuh FORKI Sultra.
Akibat keputusan kontroversial itu, dua perguruan karate di Wakatobi yakni INKAI dan PORBIKAWA Wakatobi dikabarkan telah melayangkan surat keberatan resmi kepada FORKI Provinsi Sulawesi Tenggara. Sayangnya, hingga saat ini surat keberatan tersebut disebut belum mendapatkan tanggapan maupun klarifikasi dari pihak FORKI Provinsi.
Sikap diam FORKI Sultra pun semakin memunculkan tanda tanya besar di kalangan pelaku olahraga karate. Banyak pihak menilai organisasi yang seharusnya menjadi wadah pembinaan atlet dan pemersatu perguruan justru sedang mempertontonkan praktik organisasi yang tidak sehat, penuh kepentingan, dan jauh dari semangat sportivitas.
Jika polemik ini terus dibiarkan tanpa penyelesaian yang transparan, bukan tidak mungkin kepercayaan insan karate terhadap kepengurusan FORKI Sulawesi Tenggara akan semakin merosot. Publik kini menunggu keberanian FORKI Provinsi untuk membuka secara terang proses Muscab FORKI Wakatobi dan menjelaskan dasar pengambilan keputusan yang dinilai kontroversial tersebut.
Kontributor Haikal Lenohingide
