google.com, pub-2546408695661880, DIRECT, f08c47fec0942fa0
Portalterkini.com, Buton Selatan – Sultra, Sekelompok pemuda yang tergabung dalam organisasi Barisan Pemuda Buton Selatan (BPBS) resmi melaporkan Wakil Bupati Buton Selatan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Buton pada Senin (3/11/2025).
Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi yang diduga melibatkan penggunaan anggaran daerah pada setiap perjalanan dinas wakil bupati busel yang kami duga terjadi pembengkakan penggunaan anggaran perjalanan dinas yang tidak sesuai dengan kinerja wakil bupati Buton selatan serta wakil bupati Buton selatan tidak beraktif di kantor.
Ketua BPBS, MASFANDI, menyampaikan bahwa laporan tersebut diajukan setelah pihaknya mengantongi sejumlah dokumen dan bukti pendukung yang dianggap cukup kuat untuk ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum.
“Kami datang hari ini membawa bukti awal terkait adanya dugaan penyalahgunaan wewenang dan pengelolaan anggaran yang tidak transparan. Kami percaya pihak kejaksaan akan menindaklanjuti laporan ini secara profesional,” ujar MASFANDI di depan kantor Kejaksaan Negeri Buton.
Selain menyerahkan dokumen laporan, perwakilan BPBS juga menggelar aksi damai di halaman kantor kejaksaan sebagai bentuk desakan agar aparat hukum segera memproses laporan tersebut tanpa intervensi dari pihak mana pun.
Sementara itu, pihak Kejaksaan Negeri Buton melalui Kasi Intelijen, membenarkan telah menerima laporan dari BPBS dan akan segera melakukan telaah awal untuk menentukan langkah hukum selanjutnya.
“Laporan tersebut sudah kami terima secara resmi. Kami akan pelajari terlebih dahulu berkas dan bukti yang diserahkan untuk memastikan apakah memenuhi unsur pidana korupsi atau tidak,” ungkap Kasi Intel.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Wakil Bupati Buton Selatan belum memberikan tanggapan resmi terkait laporan tersebut. Upaya konfirmasi yang dilakukan oleh tim media masih belum mendapatkan jawaban.
BPBS berharap langkah hukum yang mereka tempuh dapat menjadi bentuk kontrol sosial masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
Mereka menegaskan bahwa tindakan ini bukan untuk menjatuhkan pihak tertentu, melainkan untuk menegakkan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik.
