PORTALTERKINI.COM – KONAWE, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Lakidende menaruh perhatian serius terhadap dugaan gangguan kesehatan yang dialami puluhan siswa SMA Negeri 1 Tongauna setelah mengonsumsi Makanan Bergizi Gratis (MBG).
Kejadian yang dilaporkan terjadi pada Kamis, 24 September 2026, dengan sejumlah siswa mengalami keluhan kesehatan hingga mendapatkan penanganan medis, merupakan persoalan yang tidak boleh dianggap sebagai kejadian biasa.
Ketua BEM Universitas Lakidende, Eka Abdi Yudha Negara atau Yudha, menegaskan bahwa pemerintah dan seluruh pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program MBG harus segera memberikan penjelasan secara terbuka kepada masyarakat.
“Kami meminta pemerintah jangan diam dan jangan menganggap persoalan ini sebagai sesuatu yang sepele. Ketika puluhan siswa mengalami gangguan kesehatan setelah mengonsumsi makanan dalam program pemerintah, maka harus ada investigasi serius, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan. Jangan sampai masyarakat hanya diberikan informasi setengah-setengah,” tegas Yudha.
Menurut Yudha, program Makanan Bergizi Gratis merupakan program yang menyentuh langsung kepentingan peserta didik. Karena itu, keamanan pangan harus menjadi standar utama yang tidak boleh dikompromikan.
Ia menilai, persoalan ini harus dilihat bukan hanya dari sisi kejadian sesaat, tetapi juga dari bagaimana sistem pengadaan bahan makanan, proses pengolahan, standar kebersihan, penyimpanan, pengemasan, hingga distribusi makanan kepada siswa dijalankan.
“Programnya boleh baik, tetapi pelaksanaannya harus benar. Jangan sampai atas nama program pemerintah, aspek keselamatan dan kesehatan siswa justru diabaikan. Anak-anak sekolah bukan objek percobaan. Mereka berhak mendapatkan makanan yang aman, layak, dan memenuhi standar kesehatan,” ujar Yudha.
BEM UNILAKI: INVESTIGASI HARUS INDEPENDEN DAN TERBUKA
BEM Universitas Lakidende mendesak instansi terkait untuk segera melakukan pemeriksaan terhadap makanan yang telah dikonsumsi siswa, termasuk melakukan pengujian laboratorium terhadap sampel makanan apabila masih tersedia.
Selain itu, pemeriksaan juga harus mencakup kondisi kesehatan para siswa serta seluruh rantai penyediaan makanan yang berkaitan dengan kejadian tersebut.
Yudha menegaskan bahwa BEM UNILAKI tidak ingin membangun kesimpulan berdasarkan asumsi.
“Kami tidak sedang menuduh siapa pun. Kami meminta fakta dibuka. Kalau memang makanan tersebut aman, buktikan dengan hasil pemeriksaan. Kalau ternyata ditemukan persoalan dalam proses penyediaannya, maka jangan ada yang dilindungi dan jangan ada yang ditutup-tutupi,” katanya.
Menurutnya, hasil pemeriksaan harus disampaikan secara transparan kepada publik agar masyarakat mengetahui secara jelas apa yang sebenarnya terjadi.
EVALUASI SPPG JANGAN HANYA FORMALITAS
BEM UNILAKI juga mendesak agar SPPG yang berkaitan dengan distribusi MBG ke sekolah tersebut segera dievaluasi secara menyeluruh.
Evaluasi, kata Yudha, harus dilakukan terhadap standar operasional, sumber bahan baku, tenaga pengolah makanan, kebersihan fasilitas, proses memasak, penyimpanan, waktu distribusi, serta mekanisme pengawasan.
“Evaluasi jangan hanya sebatas pemeriksaan administratif di atas kertas. Kami ingin melihat apakah standar keamanan pangan benar-benar diterapkan di lapangan. Kalau ditemukan pelanggaran atau kelalaian, harus ada pertanggungjawaban sesuai aturan,” tegasnya.
BEM Universitas Lakidende juga meminta agar pemerintah tidak terburu-buru menyatakan bahwa kejadian tersebut tidak berkaitan dengan makanan sebelum hasil pemeriksaan resmi selesai.
“Jangan mendahului hasil pemeriksaan. Biarkan tenaga medis, laboratorium, dan instansi berwenang bekerja berdasarkan bukti. Publik berhak mengetahui hasilnya secara transparan,” lanjut Yudha.
KESELAMATAN SISWA HARUS MENJADI PRIORITAS
BEM UNILAKI meminta pemerintah memastikan seluruh siswa yang mengalami gangguan kesehatan memperoleh pelayanan medis secara maksimal tanpa membebani keluarga siswa.
Di sisi lain, pemerintah juga diminta melakukan evaluasi terhadap mekanisme pengawasan program MBG di Kabupaten Konawe agar kejadian serupa tidak kembali terjadi.
“Kami tidak ingin kejadian seperti ini berulang di sekolah lain. Pemerintah harus menjadikan kejadian ini sebagai momentum untuk memperbaiki sistem pengawasan program MBG. Jangan menunggu ada korban lebih banyak baru kemudian bertindak,” kata Yudha.
BEM UNILAKI SOROTI TANGGUNG JAWAB PUBLIK
Sebagai organisasi mahasiswa, BEM Universitas Lakidende menyatakan akan ikut mengawal proses penanganan persoalan tersebut.
Yudha menegaskan bahwa kritik yang disampaikan BEM UNILAKI bukan dimaksudkan untuk menghambat program MBG, melainkan memastikan program tersebut berjalan sesuai tujuan dan tidak mengabaikan keselamatan peserta didik.
“Kami mendukung program pemenuhan gizi bagi pelajar. Tetapi dukungan bukan berarti kami akan diam ketika ada persoalan. Justru karena program ini menyangkut kepentingan siswa, maka pengawasan publik harus diperkuat,” tegas Yudha.
BEM Universitas Lakidende menyampaikan sikap sebagai berikut:
1. Mendesak dilakukannya investigasi menyeluruh terhadap dugaan gangguan kesehatan yang dialami siswa SMA Negeri 1 Tongauna.
2. Mendesak pemeriksaan dan uji laboratorium terhadap sampel makanan yang berkaitan dengan kejadian tersebut.
3. Mendesak evaluasi menyeluruh terhadap SPPG yang mendistribusikan MBG ke sekolah terkait.
4. Mendesak pemeriksaan seluruh rantai penyediaan makanan, mulai dari bahan baku hingga distribusi.
5. Meminta pemerintah memastikan seluruh siswa terdampak memperoleh pelayanan kesehatan secara maksimal.
6. Meminta hasil pemeriksaan disampaikan secara transparan kepada publik.
7. Mendesak adanya tindakan tegas apabila ditemukan pelanggaran, kelalaian, atau ketidaksesuaian dengan standar keamanan pangan.
8. Mendesak pemerintah memperkuat sistem pengawasan dan evaluasi program MBG di Kabupaten Konawe.
“Kami ingin memastikan satu hal: program pemerintah harus berpihak kepada kepentingan masyarakat dan dilaksanakan dengan standar yang dapat dipertanggungjawabkan. Jangan sampai niat baik menghasilkan persoalan baru karena lemahnya pengawasan. BEM Universitas Lakidende akan mengawal persoalan ini sampai ada kejelasan,” tutup Yudha.
