Portalterkini.com, Sultra – Konawe – DPD Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan Nasional (JPKPN) Sulawesi Tenggara layangkan 6 surat klarifikasi ke Kepala Desa, di Kabupaten Konawe. Tapi sayangnya surat tersebut tidak di respon oleh masing – masing kepala Desa.
Surat klarifikasi tersebut dilayangkan oleh DPD JPKPN Sulawesi Tenggara sejak tanggal 10 September 2021 lalu.
- Dugaan Penimbunan BBM Subsidi di Puuwatu Kota Kendari Disorot, Formades Sultra Siap Lapor ke Bareskrim Polri
- Data Final Bertambah Jadi 45 Orang, Perjuangan Eks Penyuluh Pertanian Musi Rawas Kian Mendekati Titik Terang
- Aksi KDKMP Pandeglang Diwarnai Ketegangan Terkait Anggaran Pelatihan Koperasi Desa Merah Putih Tidak Transparansi
- Negara Rugi Miliaran: 17 Eksavator Barang Bukti Sitaan Negara Diduga Dikeluarkan Tanpa Lelang Resmi, LSM GMBI: “Akan kami koordinasi dengan Pusat serta Mengawal Kasus ini”
- Maraknya Peredaran Rokok Ilegal di Sultra tanpa Penindakan, GMBI Sultra: Sorot Bea & Cukai
Terkait hal itu, dikatakan langsung oleh Rusdin wakil ketua I DPD JPKPN Sultra saat ditemui dirumah kediamannya. Kamis, 30/09/2021.
Rusdin selaku wakil ketua I DPD JPKPN Sultra mengatakan, Surat klarifikasi yang sudah kami layangkan dan tidak di respon oleh oknum kepala Desa. Maka dengan ini, kata Rusdin, pihaknya akan membawa ke 6 Desa tersebut ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Konawe untuk melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP).
“Insya Allah, Hari Senin kita masukan surat Hearing ke DPRD Konawe,” katanya
“Ada 6 Desa yang kami bawah ke DPRD untuk Hearing RDP. Kami juga sangat menyayangkan kepada pihak kepala Desa yang tidak koperatif dalam jabatannya. Maksudnya adalah kami sayangkan karena pihak Kades tidak merespon atau tidak membalas surat yang sudah kami layangkan, baik itu secara tulisan maupun secara lisan,” Pungkas Wakil Ketua I DPD JPKPN Sultra
Dari ke 6 Desa tersebut adalah Desa Anggalomoare, Desa Anggalomoare Jaya, Desa Bondoala, Desa Puuloro, Desa Puusangi dan Desa Pohara.
