Scroll untuk baca artikel
google.com, pub-2546408695661880, DIRECT, f08c47fec0942fa0
Example floating
Example floating
BERITADAERAHUncategorized

Perbedaan Pendapat Memicu Keterbukaan Informasi Publik, TPA Puuwatu Memberikan Dampak Serius, DLH Kota Kendari Ramai Disorot Publik

×

Perbedaan Pendapat Memicu Keterbukaan Informasi Publik, TPA Puuwatu Memberikan Dampak Serius, DLH Kota Kendari Ramai Disorot Publik

Sebarkan artikel ini

PORTALTERKINI.COM, KENDARI  – Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari tengah menjadi sorotan publik setelah ramai melakukan klarifikasi atas berbagai pemberitaan terkait metode pengelolaan sampah di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Puuwatu.

‎Klarifikasi yang disampaikan melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kota Kendari dinilai tidak menjawab substansi persoalan, melainkan cenderung sebagai bentuk pembelaan dan melakukan pembohongan publik, atas dugaan kegagalan pengelolaan sampah.

‎Upaya klarifikasi tersebut muncul di tengah sorotan atas tidak berhasilnya Pemkot Kendari, di bawah kepemimpinan Wali Kota Siska Karina Imran bersama Wakil Wali Kota Sudirman, dalam mempertahankan penghargaan Adipura.

‎Kegagalan itu diduga kuat berkaitan dengan kondisi pengelolaan TPA Puuwatu yang dinilai belum memenuhi standar pengelolaan lingkungan yang baik.
‎Kontroversi semakin menguat setelah

‎Kepala DLHK Kota Kendari, Erlin Sadya Kencana, menyampaikan kepada sejumlah media bahwa sistem pengelolaan di TPA Puuwatu telah menggunakan metode controlled landfill.

‎Pernyataan tersebut justru menimbulkan pertanyaan, mengingat kondisi di lapangan dinilai belum sepenuhnya mencerminkan penerapan metode tersebut.

‎Fakta berbeda terungkap melalui hasil konfirmasi validasi data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Kota Kendari Tahun 2025 periode kedua.

‎Dalam dokumen tersebut, Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menyatakan bahwa berdasarkan hasil pemantauan Adipura 2025, TPA Puuwatu masih beroperasi dengan sistem open dumping, yakni metode pembuangan sampah terbuka yang tidak sesuai dengan standar pengelolaan modern dan berpotensi menimbulkan dampak lingkungan serius.

‎Perbedaan informasi antara pernyataan pejabat daerah dan data resmi pemerintah pusat ini memicu dugaan adanya ketidakterbukaan informasi kepada publik.

‎Hingga saat ini, polemik terkait metode pengelolaan TPA Puuwatu masih terus bergulir dan menjadi perhatian publik di Kota Kendari.

Example 120x600