Portalterkini.com, Sultra – Konawe – DPD Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan Nasional (JPKPN) Sulawesi Tenggara layangkan 6 surat klarifikasi ke Kepala Desa, di Kabupaten Konawe. Tapi sayangnya surat tersebut tidak di respon oleh masing – masing kepala Desa.
Surat klarifikasi tersebut dilayangkan oleh DPD JPKPN Sulawesi Tenggara sejak tanggal 10 September 2021 lalu.
- Tajam Musnahkan Rokok Ilegal, Tumpul Ungkap Jaringan Distributor, Bea Cukai Kendari Disorot
- Bank Sultra Salurkan Bantuan CSR senilai Rp635 Juta di Empat Kabupaten
- Proyek Kementerian PU Sebesar 12,96 Miliar di Konawe tidak Sesuai Spesifikasi Teknis, Meski Ganti Bendera Orang-orangnya Masih Tetap Sama
- Eksekusi Lahan 32 Hektar Ditunda, PB Al Washliyah Tegaskan Status Kepemilikan Sudah Inkracht
- DPD KNPI Konawe Utara Desak Kememterian ESDM Evaluasi PT GIP
Terkait hal itu, dikatakan langsung oleh Rusdin wakil ketua I DPD JPKPN Sultra saat ditemui dirumah kediamannya. Kamis, 30/09/2021.
Rusdin selaku wakil ketua I DPD JPKPN Sultra mengatakan, Surat klarifikasi yang sudah kami layangkan dan tidak di respon oleh oknum kepala Desa. Maka dengan ini, kata Rusdin, pihaknya akan membawa ke 6 Desa tersebut ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Konawe untuk melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP).
“Insya Allah, Hari Senin kita masukan surat Hearing ke DPRD Konawe,” katanya
“Ada 6 Desa yang kami bawah ke DPRD untuk Hearing RDP. Kami juga sangat menyayangkan kepada pihak kepala Desa yang tidak koperatif dalam jabatannya. Maksudnya adalah kami sayangkan karena pihak Kades tidak merespon atau tidak membalas surat yang sudah kami layangkan, baik itu secara tulisan maupun secara lisan,” Pungkas Wakil Ketua I DPD JPKPN Sultra
Dari ke 6 Desa tersebut adalah Desa Anggalomoare, Desa Anggalomoare Jaya, Desa Bondoala, Desa Puuloro, Desa Puusangi dan Desa Pohara.
