Scroll untuk baca artikel
google.com, pub-2546408695661880, DIRECT, f08c47fec0942fa0
Example floating
Example floating
Example 728x250Example 728x250
NASIONAL

Angkut Nikel Gunakan Jalan Nasional, PT. MCM Tak Tersentuh Hukum, Konpensasi Penggunaan Jalan Nasional Dipertanyakan

×

Angkut Nikel Gunakan Jalan Nasional, PT. MCM Tak Tersentuh Hukum, Konpensasi Penggunaan Jalan Nasional Dipertanyakan

Sebarkan artikel ini
CREATOR: gd-jpeg v1.0 (using IJG JPEG v62), quality = 70?

Portalterkini.com, – Kendari, PT. Modern Cahaya Makmur (MCM) Diduga leluasa mengangkut Ore Nikel dengan menggunakan Jalan Umum, Baik itu Jalan Kabupaten, Jalan Provinsi maupun Jalan Nasional yang diduga menuai polemik. Selasa, 11/03/2025.

PT MCM ini beraktivitas di Kecamatan Puriala, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara.

PT Modern Cahaya Makmur (MCM) saat ini Kembali melakukan pemuatan Ore Nikel dengan menggunakan jalan umum sebagai jalan Hauling.

Bayangkan saja, aktivitas puluhan Armada yang mengangkut Ore Nikel PT. MCM ini mulai dari Kecamatan Puriala, Kabupaten Konawe ke Pelabuhan Jetty milik PT Tiara Abadi Sentosa (TAS) di Kecamatan Nambo kota Kendari. Sunguh aneh, tapi nyata, pengangkutan Ore Nikel ini lewat didalam kota Kendari menuju Jetty PT. TAS.

PT. MCM ini merasa kebal hukum, sebab Jalan Umum puluhan Kilo dijadikan jalan houling tanpa adanya penindakan hukum, atau dengan kata lain Kebal Hukum.

Penggunaan jalan umum/nasional ini berdalilkan menggunakan izin kompensasi penggunaan jalan nasional. Lantas bagaimana dan siapakah yang menerima dana konpensasi jalan nasional ini. Dan hal ini juga dinilai tidak ada transparansi atas konpenasasi yang diberikan oleh PT. MCM ke pemerintah kabupaten, Provinsi maupun ke Kememterian itu sendiri.

Aktivitas PT. MCM ini dinilai tidak mematuhi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Batubara dan Undang-Undang Kehutanan Pasal 78 Ayat (6) serta Peraturan Menteri Pekerjaan Umum (Permen-PU) Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Izin dan Kompensasi Pengunaan Jalan Nasional.

Keberadaan aparat penegak hukum di Sulawesi Tenggara maupun instansi terkait yang memiliki kewenangan perlu dipertanyakan. Bersambung

Example 728x250Example 728x250Example 728x250Example 728x250Example 728x250Example 728x250Example 728x250Example 728x250
Example 120x600