PORTALTERKINI.COM, SULTRA, – Mosi tidak percaya terhadap kepemimpinan La Nyalla Mattalitti di tubuh Muaythai Indonesia terus menguat. Sebanyak 30 dari 32 Pengurus Provinsi (Pengprov) disebut menyatakan ketidakpuasan terhadap kinerja kepengurusan yang dinilai kurang memperhatikan perkembangan organisasi dan pembinaan atlet di daerah.
Sejumlah pengurus menyoroti minimnya keterlibatan pimpinan organisasi dalam berbagai agenda penting, termasuk saat pelaksanaan PON Aceh. Selain itu, tidak terlaksananya program Kejuaraan Nasional (Kejurnas) dan Liga Nasional (Liganas) secara rutin selama periode kepengurusan 2022–2026 juga menjadi salah satu dasar munculnya mosi tidak percaya tersebut.
Ketua Muaythai Indonesia Pengprov Sulawesi Tenggara, Bachri, mengatakan bahwa langkah yang diambil mayoritas Pengprov merupakan bentuk aspirasi daerah yang menginginkan perbaikan tata kelola organisasi ke depan.
“Ini bukan persoalan pribadi, tetapi bentuk kepedulian terhadap kemajuan Muaythai Indonesia. Banyak Pengprov berharap organisasi dapat berjalan lebih aktif, transparan, dan sesuai dengan aturan yang berlaku,” kata Bachri.
Selain masalah program organisasi, sejumlah pengurus daerah juga menyoroti biaya pelatihan dan asesmen wasit-juri yang dinilai mengalami kenaikan dan membebani peserta dibandingkan periode kepengurusan sebelumnya.
Di Sulawesi Tenggara sendiri, dinamika organisasi turut menjadi perhatian setelah adanya pergantian Pelaksana Tugas (PLT) dalam waktu yang relatif singkat. Kondisi tersebut memunculkan perbedaan pandangan di internal organisasi terkait mekanisme kepengurusan dan pelaksanaan musyawarah organisasi.
Bachri menjelaskan, hingga saat ini polemik kepengurusan Muaythai Indonesia masih berproses melalui jalur organisasi dan hukum. Menurutnya, status organisasi saat ini berada dalam kondisi status quo hingga adanya putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap atas sengketa yang sedang berlangsung.
“Selama proses hukum masih berjalan dan belum ada keputusan yang inkrah, maka posisi organisasi saat ini berada dalam status quo. Semua pihak sebaiknya menghormati proses yang sedang berlangsung,” ujarnya.
Ia juga menyebut bahwa kondisi tersebut berdampak pada agenda olahraga nasional. Salah satunya, cabang olahraga Muaythai tidak masuk dalam pelaksanaan PON Beladiri yang akan digelar di Sulawesi Utara setelah dicoret oleh KONI Pusat karena masih adanya polemik kepengurusan di tingkat nasional.
Lebih lanjut, Bachri menambahkan bahwa berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Muaythai Indonesia, terdapat kemungkinan organisasi akan dikembalikan kepada para pendiri Muaythai Indonesia beserta para mandataris yang ada di masing-masing provinsi apabila situasi organisasi tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme yang berlaku.
“Kami berharap permasalahan ini dapat segera menemukan titik terang sehingga pembinaan atlet dan program organisasi dapat kembali berjalan normal demi kemajuan Muaythai Indonesia,” tutup Bachri.
Kontributor: Haikal Lenohingide
