google.com, pub-2546408695661880, DIRECT, f08c47fec0942fa0
PORTALTERKINI.COM, KONAWE – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Konawe melalui Komisi II menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi IV Kendari dan para petani di Kecamatan Uepai.
Rapat dengar pendapat ini untuk menyampaikan keluhan para petani di Desa Ameroro dan Desa Humboto, Kecamatan Uepai yang terkena dampak aras pembangunan pengukuran air.
Rapat penting ini berlangsung di Ruang Rapat Gedung Gusli Topan Sabara, Kamis 10 April 2025 pada Pukul 09.00 Wita.
Tujuan digelarnya RDP ini untuk mencari solusi terbaik adanya permasalahan yang dihadapi para kelompok tani di dua (2) desa akibat bangunan ukur ambang lebar. Dengan adanya bangunan tersebut, para petani terancam gagal panen.
Rapat dengar pendapat ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Konawe, I Made Asmaya, S.Pd., M.M dan didampingi Wakil Ketua Nasrullah Faizal, SH.
Berjalannya kegiatan rapat ini dipandu langsung oleh Ketua Komisi II DPRD Konawe, Eko Saputra Jaya, S.H dan memastikan agar seluruh aspirasi dapat tersampaikan.
Setelah melalui pembahasan yang konstruktif dan mendengarkan berbagai perspektif, RDP tersebut menghasilkan sejumlah kesimpulan penting yang disepakati oleh seluruh pihak yang hadir:
1. Tidak Ada Persoalan dengan Bangunan Ukur Ambang Lebar: Rapat menyimpulkan bahwa secara teknis, tidak terdapat permasalahan mendasar terkait konstruksi bangunan ukur ambang lebar yang dikerjakan oleh BWS Sulawesi IV Kendari. Keberadaan bangunan itu sendiri tidak menjadi sumber utama kendala bagi petani.
2. Penyesuaian Aktivasi untuk Kebutuhan Petani: Pihak BWS telah melakukan aktivasi penurunan bangunan ukur ambang lebar dengan tujuan utama untuk memastikan kebutuhan udara bagi lahan pertanian di wilayah tersebut dapat terpenuhi secara optimal. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap kebutuhan irigasi petani.
3. Kebutuhan Air Tercukupi, Masalah di Jaringan Tersier:
Fakta mengejutkan terungkap bahwa secara kuantitas, ketersediaan air sebenarnya sudah mencukupi, bahkan cenderung berlebih.
Dengan luas lahan pertanian mencapai 203 hektar, kebutuhan udara ideal adalah 253 liter per detik, namun realisasinya mencapai 391 liter per detik.
Akar permasalahan justru terletak pada kerusakan jaringan irigasi tersier, yang mengakibatkan udara tidak dapat mengalir secara maksimal ke seluruh area persawahan petani.
4. Evaluasi Kinerja Satker BWS:
DPRD Konawe secara tegas memerintahkan Kepala BWS Sulawesi IV Kendari untuk melakukan evaluasi kinerja terhadap satuan kerja (satker) BWS Sulawesi IV Kendari yang sebelumnya membuat pernyataan mengenai adanya dugaan “pencurian udara” yang dilakukan oleh petani di wilayah Ameroro. Namun pernyataan ini dinilai tidak berdasar dan kontraproduktif dalam mencari solusi.
Ketua DPRD Konawe, I Made Asmaya dalam keterangannya usai melakukan RDP ia menyampaikan bahwa dirinya berharap agar seluruh pihak dapat konsisten dalam melaksanakan keputusan yang telah disepakati.
Tidak hanya itu, I Made Asmaya juga menegaskan pentingnya sinergitas antara BWS dan petani untuk menjamin kelangsungan sektor pertanian di Konawe.
“Dengan adanya keputusan hasil RDP ini, kami berharap semua pihak, terutama BWS, dapat segera mengambil langkah-langkah perbaikan pada jaringan irigasi tersier. Kami juga berharap agar tuduhan tidak berdasar terkait pencurian udara tidak lagi muncul,” tegas I Made Asmaya.
Di tempat yang sama, Ketua Komisi II Eko Saputra Jaya berharap agar pasca RDP ini, para petani di Desa Ameroro dan Desa Humboto dapat segera menerima pasokan udara yang memadai sehingga jadwal tanam yang telah direncanakan dapat berjalan sesuai dengan harapan, dan produktivitas pertanian di wilayah tersebut dapat kembali optimal.
DPRD Konawe berkomitmen untuk terus mengungkap permasalahan ini hingga tuntas demi kesejahteraan para petani.
Diketahui, Berita acara rapat ini kemudian ditandatangani oleh pihak – pihak terkait sebagai bentuk komitmen bersama untuk melaksanakan hasil kesepakatan dengan penuh rasa tanggungjawab.
